Kebijakan tersebut diambil setelah Pemkab Berau mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan cukup drastis. Kondisi itu dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai pengelolaan dua rumah sakit secara bersamaan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut sebenarnya bukan bagian dari rencana awal pemerintah daerah. Namun, perubahan kondisi fiskal memaksa Pemkab Berau mencari alternatif agar fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah itu tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. “Sebenarnya ini di luar rencana. Berjalannya waktu, akhirnya APBD menurun dengan angka yang cukup drastis,” ungkap Sri Juniarsih.
Keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi dan pembahasan bersama Gubernur Kaltim. Pemkab Berau kemudian menyepakati skema pengalihan agar rumah sakit tersebut dapat dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan posisi geografis Kabupaten Berau yang berada di wilayah utara Kaltim. Selama ini, masyarakat yang membutuhkan layanan rumah sakit rujukan tertentu harus menempuh perjalanan darat menuju Samarinda dengan waktu perjalanan mencapai 13 jam.
Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang harus menanggung biaya transportasi, baik melalui jalur darat maupun udara.
Dengan beralihnya pengelolaan RSUD Tanjung Redeb ke Pemprov Kaltim, pemerintah berharap pelayanan kesehatan rujukan dapat lebih mudah dijangkau tanpa harus membawa pasien ke luar daerah. “Bagaimana kalau ada rumah sakit provinsi untuk memudahkan masyarakat, sehingga tidak perlu dirujuk jauh. Cukup dirujuk ke rumah sakit yang ada sekarang,” ujar Sri lagi.
Meskipun bangunan rumah sakit dibangun menggunakan anggaran Pemkab Berau, pengelolaan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal terpenting dari kebijakan tersebut bukan lagi siapa yang mengelola rumah sakit, melainkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Dari kami bangunannya, pengelolaan dari provinsi. Yang penting masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” sebut Sri lagi.
Pemkab Berau memastikan fasilitas kesehatan tersebut akan segera difungsikan setelah seluruh tahapan administrasi dan regulasi pengalihan aset diselesaikan.
Pengalihan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan di wilayah utara Kaltim, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. "Yang terpenting rumah sakit ini segera difungsikan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Berau,” tutup Sri.
Editor: Aspian Nur
Kebijakan tersebut diambil setelah Pemkab Berau mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan cukup drastis. Kondisi itu dinilai membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai pengelolaan dua rumah sakit secara bersamaan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut sebenarnya bukan bagian dari rencana awal pemerintah daerah. Namun, perubahan kondisi fiskal memaksa Pemkab Berau mencari alternatif agar fasilitas kesehatan yang telah dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah itu tetap dapat dimanfaatkan secara optimal. “Sebenarnya ini di luar rencana. Berjalannya waktu, akhirnya APBD menurun dengan angka yang cukup drastis,” ungkap Sri Juniarsih.
Keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi dan pembahasan bersama Gubernur Kaltim. Pemkab Berau kemudian menyepakati skema pengalihan agar rumah sakit tersebut dapat dikelola langsung oleh pemerintah provinsi.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan posisi geografis Kabupaten Berau yang berada di wilayah utara Kaltim. Selama ini, masyarakat yang membutuhkan layanan rumah sakit rujukan tertentu harus menempuh perjalanan darat menuju Samarinda dengan waktu perjalanan mencapai 13 jam.
Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang harus menanggung biaya transportasi, baik melalui jalur darat maupun udara.
Dengan beralihnya pengelolaan RSUD Tanjung Redeb ke Pemprov Kaltim, pemerintah berharap pelayanan kesehatan rujukan dapat lebih mudah dijangkau tanpa harus membawa pasien ke luar daerah. “Bagaimana kalau ada rumah sakit provinsi untuk memudahkan masyarakat, sehingga tidak perlu dirujuk jauh. Cukup dirujuk ke rumah sakit yang ada sekarang,” ujar Sri lagi.
Meskipun bangunan rumah sakit dibangun menggunakan anggaran Pemkab Berau, pengelolaan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal terpenting dari kebijakan tersebut bukan lagi siapa yang mengelola rumah sakit, melainkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Dari kami bangunannya, pengelolaan dari provinsi. Yang penting masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” sebut Sri lagi.
Pemkab Berau memastikan fasilitas kesehatan tersebut akan segera difungsikan setelah seluruh tahapan administrasi dan regulasi pengalihan aset diselesaikan.
Pengalihan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan di wilayah utara Kaltim, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. "Yang terpenting rumah sakit ini segera difungsikan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Berau,” tutup Sri.
Editor: Aspian Nur