3 menit baca2 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Penanganan kasus dugaan penyelenggaraan ibadah haji ilegal yang merugikan empat warga Kabupaten Berau memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Bareskrim Polri, Jumat (13/11/2026).
Dua tersangka berinisial YMI (52) dan KAE (42) kini berada dalam penanganan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Berau. Keduanya diduga terlibat dalam penawaran paket haji furoda kepada empat warga Berau melalui perusahaan perjalanan umrah PT Zul Nawiya Wisata.
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Reopan Saragih, mengatakan pelaksanaan Tahap II berlangsung tertib dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses tersebut, penyidik menyerahkan kedua tersangka beserta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara.
“Proses penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
YMI diketahui merupakan pemilik PT Zul Nawiya Wisata, sedangkan KAE berperan sebagai pendamping yang menawarkan paket haji furoda kepada para korban.
Perkara ini bermula dari pertemuan keduanya di Mekkah, Arab Saudi, pada September 2024. Saat itu, KAE tengah menjalankan ibadah umrah dan bertemu dengan YMI untuk membahas rencana pemberangkatan jemaah haji furoda tahun 2025.
Keduanya kemudian sepakat bekerja sama memfasilitasi keberangkatan jemaah menggunakan visa haji furoda dengan biaya mencapai Rp400 juta per orang.
Kasus tersebut mencuat setelah empat jemaah yang hendak berangkat haji diamankan petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Satgas Haji di bawah naungan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Dari perkara tersebut, nilai kerugian yang dialami empat korban asal Berau diperkirakan mencapai Rp800 juta. Meski demikian, sekitar Rp600 juta disebut telah dikembalikan kepada para korban.
“Total kerugian sampai Rp800 juta, tetapi sudah ada pengembalian ke korban sebesar Rp600 juta,” tuturnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Berau, Arief Ryadi melalui JPU Nur Santi menjelaskan, pengembalian sebagian dana tersebut belum menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Kedua tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui mekanisme peradilan.
Pihaknya memastikan tidak terdapat penambahan tersangka maupun perubahan pasal sangkaan dari berkas perkara sebelumnya.
Keduanya dijerat dengan pasal alternatif, yakni Pasal 121 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, atau Pasal 120 undang-undang yang sama, masing-masing juncto ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Usai pelimpahan Tahap II, Kejaksaan Negeri Berau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
YMI menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II/B Tanjung Redeb. Sementara itu, KAE dikenakan penahanan kota di wilayah Kabupaten Berau.
Kejaksaan juga telah menunjuk tim JPU berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau (P-16a). Selanjutnya, perkara kedua tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk disidangkan.
Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Berau dan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara ini dilakukan melalui media daring. Kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dan dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.
Reopan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran paket perjalanan ibadah dengan biaya besar tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya.
“Kami mengimbau masyarakat lebih berhati-hati memilih biro perjalanan haji dan umrah,” tutupnya.
Editor: Erwin
Dua tersangka berinisial YMI (52) dan KAE (42) kini berada dalam penanganan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Berau. Keduanya diduga terlibat dalam penawaran paket haji furoda kepada empat warga Berau melalui perusahaan perjalanan umrah PT Zul Nawiya Wisata.
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Reopan Saragih, mengatakan pelaksanaan Tahap II berlangsung tertib dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses tersebut, penyidik menyerahkan kedua tersangka beserta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara.
“Proses penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
YMI diketahui merupakan pemilik PT Zul Nawiya Wisata, sedangkan KAE berperan sebagai pendamping yang menawarkan paket haji furoda kepada para korban.
Perkara ini bermula dari pertemuan keduanya di Mekkah, Arab Saudi, pada September 2024. Saat itu, KAE tengah menjalankan ibadah umrah dan bertemu dengan YMI untuk membahas rencana pemberangkatan jemaah haji furoda tahun 2025.
Keduanya kemudian sepakat bekerja sama memfasilitasi keberangkatan jemaah menggunakan visa haji furoda dengan biaya mencapai Rp400 juta per orang.
Kasus tersebut mencuat setelah empat jemaah yang hendak berangkat haji diamankan petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Satgas Haji di bawah naungan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Dari perkara tersebut, nilai kerugian yang dialami empat korban asal Berau diperkirakan mencapai Rp800 juta. Meski demikian, sekitar Rp600 juta disebut telah dikembalikan kepada para korban.
“Total kerugian sampai Rp800 juta, tetapi sudah ada pengembalian ke korban sebesar Rp600 juta,” tuturnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Berau, Arief Ryadi melalui JPU Nur Santi menjelaskan, pengembalian sebagian dana tersebut belum menghapus proses hukum yang sedang berjalan. Kedua tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya melalui mekanisme peradilan.
Pihaknya memastikan tidak terdapat penambahan tersangka maupun perubahan pasal sangkaan dari berkas perkara sebelumnya.
Keduanya dijerat dengan pasal alternatif, yakni Pasal 121 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, atau Pasal 120 undang-undang yang sama, masing-masing juncto ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Usai pelimpahan Tahap II, Kejaksaan Negeri Berau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
YMI menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II/B Tanjung Redeb. Sementara itu, KAE dikenakan penahanan kota di wilayah Kabupaten Berau.
Kejaksaan juga telah menunjuk tim JPU berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau (P-16a). Selanjutnya, perkara kedua tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk disidangkan.
Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Berau dan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara ini dilakukan melalui media daring. Kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dan dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.
Reopan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran paket perjalanan ibadah dengan biaya besar tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya.
“Kami mengimbau masyarakat lebih berhati-hati memilih biro perjalanan haji dan umrah,” tutupnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di laut 56 km utara Ruteng, Manggarai
15 Nov 2026, 04:24:20 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Minggu, 15 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
