2 menit baca2 kali dibaca
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memunculkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya di daerah.
Selain aspek kesehatan dan hukum, dampak sosial hingga ekonomi terhadap pelaku usaha juga menjadi perhatian sebelum kebijakan lanjutan ditetapkan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun belum akan terburu-buru menyusun aturan untuk menyikapi fatwa tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari salinan lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang beredar di pemberitaan tanpa memahami seluruh ketentuan dalam fatwa tersebut.
“Kami akan melakukan pendalaman dan mungkin konsultasi dengan beberapa elemen untuk memastikan dari aspek yuridis dan sosiologisnya sebelum kita menetapkan sebuah atau sebelum membentuk peraturan hukumnya,” kata Andi Harun, Kamis (15/11/2026).
Dijelaskannya, pembentukan peraturan harus didahului kajian komprehensif. Sebab, aturan yang dibuat tanpa kematangan kajian hukum dan sosial berisiko memiliki kekuatan penerapan yang lemah.
Dampak ekonomi juga menjadi pertimbangan, terutama karena kebijakan terkait vape berpotensi bersinggungan dengan aktivitas usaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor tersebut.
“Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek,” tegasnya.
Peluang koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI Samarinda terbuka untuk membahas konteks penerapan fatwa.
Ia mengingatkan, fatwa MUI berada dalam ranah hukum syariah, sedangkan peraturan wali kota (perwali) merupakan bagian dari hukum positif. Karena itu, keberadaan fatwa tidak serta-merta mengharuskan pemerintah menerbitkan aturan daerah.
“Sehingga semua kajian dan pertimbangan sosiologis dan yuridis, serta ekonomi, wajib kita pastikan sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, MUI Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan masih menunggu langkah pemerintah pusat dalam menindaklanjuti ketetapan tersebut karena tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan.
Fatwa yang diterbitkan MUI pusat berlaku secara nasional sehingga MUI di daerah tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa. Peran MUI tingkat daerah lebih difokuskan pada penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.
Editor: Erwin
Selain aspek kesehatan dan hukum, dampak sosial hingga ekonomi terhadap pelaku usaha juga menjadi perhatian sebelum kebijakan lanjutan ditetapkan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun belum akan terburu-buru menyusun aturan untuk menyikapi fatwa tersebut.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari salinan lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Karena itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan informasi yang beredar di pemberitaan tanpa memahami seluruh ketentuan dalam fatwa tersebut.
“Kami akan melakukan pendalaman dan mungkin konsultasi dengan beberapa elemen untuk memastikan dari aspek yuridis dan sosiologisnya sebelum kita menetapkan sebuah atau sebelum membentuk peraturan hukumnya,” kata Andi Harun, Kamis (15/11/2026).
Dijelaskannya, pembentukan peraturan harus didahului kajian komprehensif. Sebab, aturan yang dibuat tanpa kematangan kajian hukum dan sosial berisiko memiliki kekuatan penerapan yang lemah.
Dampak ekonomi juga menjadi pertimbangan, terutama karena kebijakan terkait vape berpotensi bersinggungan dengan aktivitas usaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor tersebut.
“Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek,” tegasnya.
Peluang koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI Samarinda terbuka untuk membahas konteks penerapan fatwa.
Ia mengingatkan, fatwa MUI berada dalam ranah hukum syariah, sedangkan peraturan wali kota (perwali) merupakan bagian dari hukum positif. Karena itu, keberadaan fatwa tidak serta-merta mengharuskan pemerintah menerbitkan aturan daerah.
“Sehingga semua kajian dan pertimbangan sosiologis dan yuridis, serta ekonomi, wajib kita pastikan sebelumnya,” tuturnya.
Sebelumnya, MUI Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan masih menunggu langkah pemerintah pusat dalam menindaklanjuti ketetapan tersebut karena tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan.
Fatwa yang diterbitkan MUI pusat berlaku secara nasional sehingga MUI di daerah tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa. Peran MUI tingkat daerah lebih difokuskan pada penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 56 km utara Ruteng, Manggarai
15 Nov 2026, 04:24:20 WIB • Kedalaman 2 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Minggu, 15 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
