Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menegaskan, nelayan penerima BBM bersubsidi harus menggunakan bantuan untuk menunjang aktivitas melaut. Penyalahgunaan solar subsidi dapat berujung pada persoalan hukum.
“Harapan saya, jangan sampai disalahgunakan. Nanti kalau disalahgunakan akan berurusan dengan pihak hukum,” tegas Andi, Minggu (15/11/2026).
Adapun, tambahan kuota solar bagi untuk 360 nelayan di wilayah Pantai Lango dan Jenebora. Pihaknya sudah membentuk tim pengawas dan menerapkan verifikasi administrasi serta pemeriksaan lapangan sebelum BBM didistribusikan. Sementara, pembagian kuota disesuaikan dengan kapasitas tonase kapal serta durasi melaut masing-masing nelayan.
Saat ini, penyaluran solar masih dilakukan melalui SPBU Sotek, sebab belum ada stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Pengiriman dijadwalkan sebanyak delapan ton setiap pekan.
Sehingga, Dinas Perikanan PPU berencana mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.
Rencana ini sejalan dengan pembangunan kawasan KNMP yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas perikanan terpadu di PPU.
Proyek yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dibangun di atas lahan seluas 5.600 meter persegi. Pembangunannya telah memasuki tahap peletakan batu pertama dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Disana akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan, mulai dari pabrik es, tempat pelelangan ikan, dermaga sandar atau jetty, bengkel kapal hingga pusat perbekalan melaut.
Kelurahan Nenang nantinya menjadi pusat aktivitas, sedangkan Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Api-Api berperan sebagai wilayah penyangga.
“Dengan dibangunnya KNMP, mereka bisa berkumpul di satu tempat. Ikan bisa didata dengan mudah, fasilitas pendukung tersedia, dan perekonomian kerakyatan di sektor perikanan dapat tumbuh,” tutupnya.
Editor: Erwin
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menegaskan, nelayan penerima BBM bersubsidi harus menggunakan bantuan untuk menunjang aktivitas melaut. Penyalahgunaan solar subsidi dapat berujung pada persoalan hukum.
“Harapan saya, jangan sampai disalahgunakan. Nanti kalau disalahgunakan akan berurusan dengan pihak hukum,” tegas Andi, Minggu (15/11/2026).
Adapun, tambahan kuota solar bagi untuk 360 nelayan di wilayah Pantai Lango dan Jenebora. Pihaknya sudah membentuk tim pengawas dan menerapkan verifikasi administrasi serta pemeriksaan lapangan sebelum BBM didistribusikan. Sementara, pembagian kuota disesuaikan dengan kapasitas tonase kapal serta durasi melaut masing-masing nelayan.
Saat ini, penyaluran solar masih dilakukan melalui SPBU Sotek, sebab belum ada stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Pengiriman dijadwalkan sebanyak delapan ton setiap pekan.
Sehingga, Dinas Perikanan PPU berencana mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.
Rencana ini sejalan dengan pembangunan kawasan KNMP yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas perikanan terpadu di PPU.
Proyek yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dibangun di atas lahan seluas 5.600 meter persegi. Pembangunannya telah memasuki tahap peletakan batu pertama dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Disana akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan, mulai dari pabrik es, tempat pelelangan ikan, dermaga sandar atau jetty, bengkel kapal hingga pusat perbekalan melaut.
Kelurahan Nenang nantinya menjadi pusat aktivitas, sedangkan Kelurahan Tanjung Tengah dan Desa Api-Api berperan sebagai wilayah penyangga.
“Dengan dibangunnya KNMP, mereka bisa berkumpul di satu tempat. Ikan bisa didata dengan mudah, fasilitas pendukung tersedia, dan perekonomian kerakyatan di sektor perikanan dapat tumbuh,” tutupnya.
Editor: Erwin