Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai memperkuat integrasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kolaborasi Layanan Digital Terintegrasi yang dilakukan di Samarinda Jumat (4/9/2026).

Wakil Bupati Kubar Nanang Adriani mengatakan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif sekaligus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.

Kerja sama dengan Pemprov Kaltim tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana sistem, data, dan layanan pemerintahan dapat saling terhubung.

“Melalui kolaborasi ini kami berupaya menghadirkan layanan digital yang terintegrasi, aman, interoperabel, efektif dan mudah diakses oleh masyarakat,” kata Nanang.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu memperluas pemerataan pelayanan pemerintahan, terutama bagi masyarakat Kubar yang berada di wilayah dengan tantangan akses dan infrastruktur digital. Karena itu sejumlah hal menjadi perhatian dalam kolaborasi tersebut, mulai dari integrasi sistem dan data, pemanfaatan aplikasi, dukungan teknis, keamanan informasi hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PKS yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai dokumen kerja sama. Implementasinya harus diterjemahkan ke dalam program yang jelas dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan.

“Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan saja, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan program dan langkah kerja yang nyata, terukur, serta berkelanjutan,” sebut Nanang.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Ririn Sari Dewi menjelaskan, pengembangan pemerintahan digital saat ini bukan lagi soal memperbanyak aplikasi. Tantangan utamanya adalah memastikan berbagai sistem yang sudah dimiliki pemerintah dapat terhubung dan saling mendukung.

Integrasi tersebut penting agar masyarakat tidak harus berhadapan dengan banyak sistem yang berbeda ketika mengakses layanan pemerintah.

“Kami tidak ingin setiap perangkat daerah maupun pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri dengan sistem yang terpisah. Semangat yang ingin kita bangun adalah satu ekosistem, satu kolaborasi, dan layanan yang semakin terintegrasi,” jelas Ririn.

Satu diantara bentuk pengembangan ekosistem tersebut adalah SAKTI GEMAS, platform resmi Pemprov Kaltim yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, informasi strategis dan program unggulan pemerintah provinsi, termasuk Gratispol dan Jospol.

Melalui kerja sama dengan Kubar, Pemprov Kaltim membuka peluang agar layanan dan informasi yang dimiliki pemerintah kabupaten dapat terhubung ke dalam ekosistem tersebut.

Dengan integrasi itu, masyarakat Kubar diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan pemerintah daerah maupun program unggulan Pemprov Kaltim dalam satu ekosistem digital.

Kepala Diskominfo Kubar Yuli Permata Mora menambahkan, kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana kolaborasi layanan digital yang dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan infrastruktur sekaligus meningkatkan keterhubungan layanan publik.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap memperoleh dukungan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun ekosistem layanan digital yang lebih cepat, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Yuli.

PKS diharapkan menjadi pijakan untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada sistem dan teknologi, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kubar selanjutnya diarahkan pada penguatan integrasi sistem, pemanfaatan dan pertukaran data, infrastruktur digital, keamanan informasi serta peningkatan kapasitas aparatur.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih sederhana, cepat dan transparan, sekaligus memperluas akses masyarakat Kubar terhadap layanan publik berbasis digital.

Editor: Aspian Nur