2 menit baca4 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menetapkan status siaga darurat untuk menangani dampak kekeringan yang semakin terasa di dua kecamatan. Kebijakan tersebut diambil setelah gangguan transportasi dan distribusi logistik mulai berdampak terhadap masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Mahulu Agus Darmawan mengatakan, penetapan status siaga darurat dilakukan karena penanganan melalui kegiatan rutin organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dinilai belum mampu mengatasi seluruh dampak yang terjadi di wilayah terdampak.
“Kami pikir di kegiatan OPD teknis, GPM, OPM bisa menangani kenaikan inflasi ternyata tidak bisa. Karena itu kami tetapkan siaga darurat untuk menggerakkan dana BTT untuk membantu masyarakat,” kata Agus kepada Korankaltim.com Jumat (4/9/2026) hari ini.
Saat ini fokus penanganan diarahkan kepada dua kecamatan yang terdampak cukup signifikan. Sementara tiga kecamatan lainnya dinilai masih dapat menangani dampak kekeringan dengan sumber daya yang tersedia.
“Tidak kami tetapkan siaga darurat karena hanya baru dua kecamatan yang terdampak. Yang tiga kecamatan masih bisa kita tanggulangi,” ujarnya.
Perbedaan dampak terlihat dari kondisi harga kebutuhan pokok. Di tiga kecamatan lainnya, kenaikan harga sembako dinilai belum signifikan. Sebaliknya, di dua kecamatan terdampak, kenaikan harga dan persoalan distribusi sudah cukup terasa.
“Dua kecamatannya signifikan betul ini. Itu yang harus kita tanggulangi bersama,” jelas Agus lagi.
Selain kenaikan harga, kekeringan juga berdampak terhadap akses transportasi dan distribusi logistik. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menggerakkan sumber pembiayaan darurat agar bantuan dapat segera diberikan kepada masyarakat.
BPBD memiliki tiga fungsi utama, yakni koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Dalam penanganan kekeringan, fungsi koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan OPD teknis.
“Koordinasi sudah kami lakukan dengan leading sector masing-masing. Tugas kami sudah memfasilitasi, ketemu, rapat, leading sector, misalnya pertanian, TKPP, masalah kenaikan inflasi, ekosda,” tegas Agus.
Di tengah ketidakpastian berakhirnya musim kering, Pemkab Mahulu juga menyiapkan mitigasi dengan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mitigasi dilakukan dengan menggabungkan bantuan dari pusat, provinsi, pemerintah daerah, serta dukungan Baznas. Menurut Agus, bantuan Baznas turut mengurangi beban pemerintah karena sasaran penerimanya telah tersedia.
"Kami banyak terbantu sudah Baznas dengan polanya tersendiri, artinya sudah mengurangi beban pemerintah. Sasarannya sudah ada,” katanya.
Dengan menggabungkan berbagai sumber bantuan tersebut, pemerintah berharap dampak kekeringan terhadap masyarakat di dua kecamatan dapat ditekan, terutama terkait kebutuhan pokok, transportasi dan distribusi logistik.
Editor: Aspian Nur
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Mahulu Agus Darmawan mengatakan, penetapan status siaga darurat dilakukan karena penanganan melalui kegiatan rutin organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dinilai belum mampu mengatasi seluruh dampak yang terjadi di wilayah terdampak.
“Kami pikir di kegiatan OPD teknis, GPM, OPM bisa menangani kenaikan inflasi ternyata tidak bisa. Karena itu kami tetapkan siaga darurat untuk menggerakkan dana BTT untuk membantu masyarakat,” kata Agus kepada Korankaltim.com Jumat (4/9/2026) hari ini.
Saat ini fokus penanganan diarahkan kepada dua kecamatan yang terdampak cukup signifikan. Sementara tiga kecamatan lainnya dinilai masih dapat menangani dampak kekeringan dengan sumber daya yang tersedia.
“Tidak kami tetapkan siaga darurat karena hanya baru dua kecamatan yang terdampak. Yang tiga kecamatan masih bisa kita tanggulangi,” ujarnya.
Perbedaan dampak terlihat dari kondisi harga kebutuhan pokok. Di tiga kecamatan lainnya, kenaikan harga sembako dinilai belum signifikan. Sebaliknya, di dua kecamatan terdampak, kenaikan harga dan persoalan distribusi sudah cukup terasa.
“Dua kecamatannya signifikan betul ini. Itu yang harus kita tanggulangi bersama,” jelas Agus lagi.
Selain kenaikan harga, kekeringan juga berdampak terhadap akses transportasi dan distribusi logistik. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menggerakkan sumber pembiayaan darurat agar bantuan dapat segera diberikan kepada masyarakat.
BPBD memiliki tiga fungsi utama, yakni koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Dalam penanganan kekeringan, fungsi koordinasi telah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan OPD teknis.
“Koordinasi sudah kami lakukan dengan leading sector masing-masing. Tugas kami sudah memfasilitasi, ketemu, rapat, leading sector, misalnya pertanian, TKPP, masalah kenaikan inflasi, ekosda,” tegas Agus.
Di tengah ketidakpastian berakhirnya musim kering, Pemkab Mahulu juga menyiapkan mitigasi dengan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mitigasi dilakukan dengan menggabungkan bantuan dari pusat, provinsi, pemerintah daerah, serta dukungan Baznas. Menurut Agus, bantuan Baznas turut mengurangi beban pemerintah karena sasaran penerimanya telah tersedia.
"Kami banyak terbantu sudah Baznas dengan polanya tersendiri, artinya sudah mengurangi beban pemerintah. Sasarannya sudah ada,” katanya.
Dengan menggabungkan berbagai sumber bantuan tersebut, pemerintah berharap dampak kekeringan terhadap masyarakat di dua kecamatan dapat ditekan, terutama terkait kebutuhan pokok, transportasi dan distribusi logistik.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
