KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025. 

Catatan tersebut menjadi bagian dari Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, mengatakan belanja daerah harus dikelola dengan perencanaan yang lebih baik agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal sejak awal tahun anggaran. 

Menurutnya, kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi fondasi penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

“Perencanaan yang matang akan membuat target program lebih mudah dicapai dan pelaksanaan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Agus Salim, pekan ini.

Fraksi Gerindra juga menaruh perhatian pada realisasi belanja modal. Menurut Agus, belanja modal memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, setiap perangkat daerah diminta memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kapasitas pelaksanaan kegiatan, serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan keterlambatan pelaksanaan proyek yang berpengaruh terhadap capaian pembangunan.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran. Evaluasi juga harus memperhatikan pencapaian indikator kinerja, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami berharap evaluasi belanja daerah tidak berhenti pada angka serapan, tetapi melihat hasil pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya,” ujar Agus.

Lebih jauh, Fraksi Gerindra mengusulkan agar kebijakan belanja daerah pada tahun-tahun mendatang lebih diarahkan pada program-program produktif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. 

Di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Agus, arah kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kaltara. (Adv)

Editor: Erwin