Fraksi Gerindra mencatat saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp14,957 miliar. Saldo tersebut terdiri atas kas daerah, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas bendahara pengeluaran, kas bendahara penerimaan, kas sekolah, dan kas lainnya.
Menurut Yancong, keberadaan kas daerah harus dikelola secara hati-hati agar tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan kas daerah harus dilakukan secara cermat, efisien, dan profesional sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi tepat waktu,” ujarnya, pekan ini.
Ia menambahkan, tata kelola kas yang baik bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi salah satu indikator kesehatan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas agar kondisi keuangan tetap stabil.
Menurut Fraksi Gerindra, pengelolaan arus kas yang sehat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah.
“Selain menjamin keberlangsungan pembangunan, pengelolaan kas yang baik juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin
Fraksi Gerindra mencatat saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp14,957 miliar. Saldo tersebut terdiri atas kas daerah, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kas bendahara pengeluaran, kas bendahara penerimaan, kas sekolah, dan kas lainnya.
Menurut Yancong, keberadaan kas daerah harus dikelola secara hati-hati agar tidak menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan kas daerah harus dilakukan secara cermat, efisien, dan profesional sehingga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana dan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi tepat waktu,” ujarnya, pekan ini.
Ia menambahkan, tata kelola kas yang baik bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menjadi salah satu indikator kesehatan fiskal daerah. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas agar kondisi keuangan tetap stabil.
Menurut Fraksi Gerindra, pengelolaan arus kas yang sehat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah.
“Selain menjamin keberlangsungan pembangunan, pengelolaan kas yang baik juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
Editor: Erwin