Dalam pandangan fraksi disebutkan, realisasi belanja modal pada 2025 mencapai 72,86 persen atau sebesar Rp264,79 miliar dari pagu anggaran Rp363,37 miliar. Persentase itu menjadi yang terendah dibandingkan kelompok belanja lainnya.
Menurut Yancong, belanja modal memiliki peran strategis karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan publik, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga penyediaan sarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja modal merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur, pembangunan fasilitas pelayanan publik, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan strategis, serta penyediaan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, pekan ini.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi belanja modal. Mulai dari kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan lahan dan perizinan, kapasitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah, hingga efektivitas pengendalian serta monitoring pelaksanaan proyek.
Yancong menambahkan, perencanaan kegiatan strategis perlu disiapkan lebih awal agar pelaksanaan fisik dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan demikian, penyerapan anggaran diharapkan menjadi lebih baik dan hasil pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Perencanaan yang dilakukan lebih awal dapat meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, sekaligus mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat,” tutupnya. (Adv)
