Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencatat realisasi Belanja Operasi mencapai Rp1,914 triliun atau 87,26 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,194 triliun.
Belanja tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan.
Meski demikian, Agus mengingatkan agar peningkatan Belanja Operasi tetap dilakukan secara terukur sehingga tidak mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program pembangunan.
“Belanja operasi harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah Provinsi juga perlu memastikan belanja operasi tidak semakin mendominasi struktur APBD sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang tetap terjaga,” ujarnya, pekan ini.
Menurut Fraksi Gerindra, pengelolaan APBD perlu diarahkan pada komposisi belanja yang lebih seimbang.
“Dengan demikian, kebutuhan operasional pemerintahan tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang yang cukup bagi pembiayaan pembangunan dan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
