2 menit baca1 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyiapkan langkah lanjutan untuk mengatasi persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pemkab Berau berencana mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta guna mengusulkan penambahan kuota BBM untuk daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, kunjungan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat setelah pemerintah daerah menyelesaikan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau.
“Kami akan memohon kepada BPH Migas agar kuota BBM Berau bisa ditambah,” katanya, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, persoalan BBM di Berau tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kuota. Penambahan pasokan dinilai tidak akan efektif apabila distribusi di lapangan masih tidak merata dan terjadi praktik penyimpangan.
“Sebanyak apa pun kuota diberikan, kalau pembagiannya tidak merata dan masih ada yang curang, persoalan antrean tetap terjadi,” tegasnya.
Sri Juniarsih menyoroti dugaan aktivitas pengetap serta penjualan BBM secara ilegal yang dinilai dapat mengganggu distribusi kepada masyarakat. Karena itu, pembenahan rantai distribusi menjadi salah satu agenda yang akan dibawa dalam komunikasi dengan BPH Migas.
Pemkab Berau juga melihat persoalan lain, yakni ketimpangan akses masyarakat terhadap SPBU. Saat ini, delapan SPBU berada di empat kecamatan yang berada di sekitar pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, masyarakat di sejumlah kecamatan lain harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut berpotensi membuat kebutuhan masyarakat pedesaan semakin bergantung pada titik-titik pengisian yang jumlahnya terbatas.
“Jangan sampai masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kota,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Berau membuka opsi penambahan SPBU di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Pemerintah daerah disebut akan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mendorong pembangunan fasilitas pengisian BBM baru.
Sejumlah wilayah seperti Segah, Kelay, dan kawasan pesisir menjadi perhatian karena jarak masyarakat menuju SPBU relatif jauh.
Bagi Pemkab Berau, penambahan kuota dan pembangunan SPBU perlu berjalan beriringan.
Pemerintah tidak hanya ingin menambah pasokan, tetapi juga memastikan BBM yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Kami ingin pembagian BBM merata di seluruh masyarakat Berau sehingga antrean panjang tidak terus terjadi,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pemkab Berau berencana mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta guna mengusulkan penambahan kuota BBM untuk daerah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, kunjungan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat setelah pemerintah daerah menyelesaikan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau.
“Kami akan memohon kepada BPH Migas agar kuota BBM Berau bisa ditambah,” katanya, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, persoalan BBM di Berau tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kuota. Penambahan pasokan dinilai tidak akan efektif apabila distribusi di lapangan masih tidak merata dan terjadi praktik penyimpangan.
“Sebanyak apa pun kuota diberikan, kalau pembagiannya tidak merata dan masih ada yang curang, persoalan antrean tetap terjadi,” tegasnya.
Sri Juniarsih menyoroti dugaan aktivitas pengetap serta penjualan BBM secara ilegal yang dinilai dapat mengganggu distribusi kepada masyarakat. Karena itu, pembenahan rantai distribusi menjadi salah satu agenda yang akan dibawa dalam komunikasi dengan BPH Migas.
Pemkab Berau juga melihat persoalan lain, yakni ketimpangan akses masyarakat terhadap SPBU. Saat ini, delapan SPBU berada di empat kecamatan yang berada di sekitar pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, masyarakat di sejumlah kecamatan lain harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut berpotensi membuat kebutuhan masyarakat pedesaan semakin bergantung pada titik-titik pengisian yang jumlahnya terbatas.
“Jangan sampai masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kota,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Berau membuka opsi penambahan SPBU di wilayah yang aksesnya masih terbatas. Pemerintah daerah disebut akan berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mendorong pembangunan fasilitas pengisian BBM baru.
Sejumlah wilayah seperti Segah, Kelay, dan kawasan pesisir menjadi perhatian karena jarak masyarakat menuju SPBU relatif jauh.
Bagi Pemkab Berau, penambahan kuota dan pembangunan SPBU perlu berjalan beriringan.
Pemerintah tidak hanya ingin menambah pasokan, tetapi juga memastikan BBM yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Kami ingin pembagian BBM merata di seluruh masyarakat Berau sehingga antrean panjang tidak terus terjadi,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
