TENGGARONG – Jumlah  pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  (Pilgub) pada 2018 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang berkurang drastis.

Hal ini imbas dari perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan banyaknya penduduk yang keluar dari Kaltim, khususnya Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara, karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Komisioner KPU Kukar Devisi Teknis, Arliansyah menuturkan jumlah penduduk Kukar berdasarkan data agregat kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kukar pada 2014 sekitar 733 ribu jiwa.

Namun, di 2017 ini, berdasarkan data agregat kependudukan Kukar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk menyusut menjadi hanya 670 ribu. Artinya ada pengurangan sebanyak 63 ribu jiwa. “Tentu ini akan berimbas ke DPT (Data Pemilih Tetap) nantinya,” kata Arliansyah kepada Koran Kaltim, Kamis (16/11).

Berkurangnya jumlah penduduk, tentu berkurang pulang jumlah pemilih terutama di Kukar dalam pemilu yang dilaksanakan 2018 dan 2019 mendatang. “Untuk DPT Pilgub 2018, kita belum menetapkan. Tapi DPT Pilbup Kukar 2015, sekitar 515.673 DPT,” bebernya.

Imbas ini akan terasa dalam Pileg 2019 mendatang. Para calon legislatif (caleg) tentu harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan pemilih. Selain harus bersaing dengan caleg lain, juga karena kurangnya jumlah pemilih.

“Tapi kita tegaskan, ini bukan karena urbanisasi penduduk secara massal. Ini karena perekaman KTP- el, sehingga warga yang memiliki KTP ganda, dengan KTP-el ini maka menjadi satu KTP saja,” bebernya.

Selain itu, kata dia, mulai lesunya peluang kerja di Kukar juga menjadi penyebab berkurangnya data penduduk. Diketahui, sejak beberapa tahun belakangan ini, banyak perusahaan khususnya tambang batu bara yang tutup karena anjloknya harga batu bara.

“Tapi ini tidak akan berimbas pada jumlah kursi di DPRD Kukar karena berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu pasal 191 ayat (1) huruf h disebutkan jumlah penduduk 500 ribu-1 juta memperoleh alokasi kursi sebanyak 45 di DPRD kabupaten/kota,” terangnya.

Komisioner KPU Kaltim, Ida Faridah menambahkan, pengurangan jumlah penduduk juga terjadi di Kabupaten PPU, bahkan pengurangan penduduk sekitar 100 ribu orang. “Bukan hanya Kukar, di PPU mau pilbup ternyata jumlah data penduduk juga berkurang,” ungkapnya.

Namun tegas Ida, pengurangan ini bukan karena urbanisasi, melainkan lebih pada data penduduk melalui perekaman KTP-el. “Jadi jumlah penduduk mendekati riil masyarakat yang berdiam di sana. Pengurangannya sekitar 100 ribu, cukup besar juga,” bebernya,

Ia juga mengungkapkan, hasil koordinasi KPU Kaltim dengan Dinas Pencatatan Sipil  kabupaten/kota, jumlah warga yang merekam data kependudukan masih kurang sekitar 3,96 per 26 September.

“Rapat terakhir kita itu September dan nanti rapat lagi bulan depan. Tapi pemda melalui Capil akan mengotimalkan perekaman,” terang Ida usai menghadiri acara penyerahan berita acara hasil verifikasi administrasi KPU Kukar ke parpol peserta Pemilu 2019 di Tenggarong. (ami)