JAKARTA - Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kerusuhan di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Jakarta.

Massa mengepung dan merusak gedung YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) malam hingga Senin dini hari. Mereka menuding YLBHI menggelar acara terkait dengan Partai Komunis Indonesia.

Jokowi meminta agar hal-hal seperti itu diserahkan ke aparat keamanan.

“Masyarakat jangan bertindak main hakim sendiri, serahkan ke aparat. Sampaikan saja ke aparat nanti yang menyelesaikan aparat. Kita ini negara hukum,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9), dikutip Setkab.go.id.

Presiden Jokowi menampik tudingan dirinya tidak melihat ada bahaya PKI. Menurut Presiden, antar-masyarakat harus saling mengingatkan mengenai bahaya kebangkitan PKI.

“Kalau dipandang masih ada ruang untuk berkembangnya komunisme, ya memang harus diingatkan terus masyarakat,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah jelas dilarang berdasarkan TAP MPRS. Oleh karena itu, aparat tidak perlu ragu untuk melakukan penindakan. “Jelas sekali. Jadi kalau ada ya tunjukkan di mana? hukum,” kata Presiden.

Aksi massa di depan YLBHI yang berlangsung, Minggu (18/9) hingga Senin dini hari berlangsung ricuh. Massa memprotes YLBHI dan menuding lembaga tersebut menggelar acara terkait Partai Komunis Indonesia.

Sehari sebelumnya, YLBHI memang sempat mengadakan seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966”. Namun, acara tersebut dibubarkan oleh polisi karena dinilai tak berizin.

YLBHI menyatakan bahwa isu lembaga tersebut menggelar acara terkait PKI adalah hoaks. Hal ini disampaikan YLBHI melalui rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin dini hari. “Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan,” demikian pernyataan YLBHI.

Sedangkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian akan mencari tahu dari mana informasi yang didapatkan massa, sehingga mereka mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

Diduga, mereka menerima informasi hoaks atau tidak benar mengenai aktivitas di kantor tersebut. “Pasti kami telusuri. Kami mampu menelusuri itu. Hoaks itu banyak sekali di dunia maya,” ujar Setyo di Jakarta, Senin (18/9). (kc)