JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan perlu aksi nyata mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami  etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Jokowi menyatakan komitmen Indonesia membantu mengatasi krisis tersebut.

“Perlu sebuah aksi nyata, bukan hanya pernyataan, kecaman-kecaman,” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9). Jokowi menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, serta masyarakat internasional. “Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak,” ujar Jokowi.

Jalinan komunikasi ini dilakukan termasuk dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan Ketua Komisi Penasehat Negara Bagian Rakhine Kofi Annan. “Dan sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, memberikan perlindungan pada semua warga, termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan,” ujar Jokowi.

Untuk penanganan kemanusiaan akibat konflik di Rakhine State, Indonesia telah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan sebanyak 10 kontainer pada Januari dan Februari lalu.

Selain ke Myanmar, Presiden juga menyatakan telah menugaskan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk terbang ke Dhaka, Bangladesh. Ini dilakukan untuk menyiapkan bantuan kemanusian yang diperlukan pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. “Kami harapkan pekan ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sudah menuju Myanmar untuk menemui ‘State Counsellor’ Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi guna membahas isu kemanusiaan di Rakhine State. 

“Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi,” kata Menlu Retno Marsudi, Minggu (3/9).

Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada 29 Agustus 2017, Pemerintah RI meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Menlu Retno pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program “Humanitarian Assistance for Sustainable Community” (HASCO) untuk Myanmar.

Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Di Samarinda, pelajar muslim se-Samarinda menggelar aksi galang dana untuk membantu etnis Rohingya. (selengkapnya baca di halaman 3).

“Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Menlu Retno. (mdc/kcm/tco/rs)