Senin, 31/07/2017

Pemekaran Daerah Dilakukan Usai Pemilu 2019

Senin, 31/07/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Pemekaran Daerah Dilakukan Usai Pemilu 2019

Senin, 31/07/2017

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan usai pemilihan umum serentak 2019.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, dampak negatif pemekaran wilayah dapat diminimalisir bila dilakukan usai Pemilu 2019 dibandingkan bila dilakukan sebelum Pemilu.

Kata dia, jika pemekaran wilayah dilakukan sebelum pemilu, pendataan pemilih dan penduduk akan mengalami kekacauan.

“Sementara waktu di-pending dulu, apalagi menjelang Pilkada dan Pilpres. Pilkada kacau, (berpotensi) politisasi juga,” kata Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/7).

Sumarsono menambahkan, pemekaran wilayah pasca pemilu 2019 juga masih mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah pusat karena pembentukan DOB akan memakan banyak biaya, dan ongkos tersebut berasal dari APBN serta APBD daerah induk.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan defisit anggaran yang semakin tinggi menjadi pertimbangan utama moratorium pendirian DOB.

Untuk membentuk daerah baru, pemerintah harus menyediakan anggaran persiapan pendirian wilayah.

Selain itu, pemotongan anggaran dari daerah asal untuk digunakan sebagai bantuan kepada wilayah baru juga harus dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada 314 usulan pembentukan DOB yang saat ini dipegang pemerintah, DPR, dan DPD. 

Menurut Tjahjo, izin pembentukan daerah baru tidak bisa diberikan saat ini karena pemerintah masih fokus menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi.

“Arahan Pak Wapres ke Ketua DPD, kondisi sekarang belum mungkin (dilakukan pemekaran) karena anggaran yang sekarang dipercepat di daerah kalau dipecah lagi semakin teriak-teriak,” kata Tjahjo. (cni)


Pemekaran Daerah Dilakukan Usai Pemilu 2019

Senin, 31/07/2017

Berita Terkait


Pemekaran Daerah Dilakukan Usai Pemilu 2019

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) dilakukan usai pemilihan umum serentak 2019.

Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, dampak negatif pemekaran wilayah dapat diminimalisir bila dilakukan usai Pemilu 2019 dibandingkan bila dilakukan sebelum Pemilu.

Kata dia, jika pemekaran wilayah dilakukan sebelum pemilu, pendataan pemilih dan penduduk akan mengalami kekacauan.

“Sementara waktu di-pending dulu, apalagi menjelang Pilkada dan Pilpres. Pilkada kacau, (berpotensi) politisasi juga,” kata Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/7).

Sumarsono menambahkan, pemekaran wilayah pasca pemilu 2019 juga masih mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah pusat karena pembentukan DOB akan memakan banyak biaya, dan ongkos tersebut berasal dari APBN serta APBD daerah induk.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan defisit anggaran yang semakin tinggi menjadi pertimbangan utama moratorium pendirian DOB.

Untuk membentuk daerah baru, pemerintah harus menyediakan anggaran persiapan pendirian wilayah.

Selain itu, pemotongan anggaran dari daerah asal untuk digunakan sebagai bantuan kepada wilayah baru juga harus dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada 314 usulan pembentukan DOB yang saat ini dipegang pemerintah, DPR, dan DPD. 

Menurut Tjahjo, izin pembentukan daerah baru tidak bisa diberikan saat ini karena pemerintah masih fokus menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi.

“Arahan Pak Wapres ke Ketua DPD, kondisi sekarang belum mungkin (dilakukan pemekaran) karena anggaran yang sekarang dipercepat di daerah kalau dipecah lagi semakin teriak-teriak,” kata Tjahjo. (cni)


 

Berita Terkait

Pasar Baqa di Samarinda Seberang Diresmikan, Fasilitasnya Dilengkapi Masjid dan Lift Khusus Barang

Bermula dari Cekcok, Empat Pelaku Penganiayaan Anak di Samboja Ditangkap Polisi

Tiga Hari Air SKM Samarinda Berubah Warna

Bayi Perempuan Dibungkus Kain Putih Ditemukan di Semak Belukar, Polisi Selidiki Sekitar TKP Cari Pelaku

Empat Tersangka Penggerebekan saat Pesta Narkoba di Penginapan Samarinda Seberang Berpotensi Direhab

Pemkot Samarinda Luncurkan Aplikasi Perjalanan Dinas, Andi Harun: Meminimalkan Praktik Tidak Benar

Jalinan Asmara Diputus, Pria 30 Tahun Sebar Cuplikan Video Hubungan Intim dengan Mahasiswi di Samarinda

Hujan Deras Sejak Pagi Tadi, Kecamatan Long Apari Dilanda Banjir, Pipa Air Bersih Kampung Long Kerioq Terancam Putus

Pj Gubernur Bakal Evaluasi BKT, KIP Kaltim Sebut Langkah yang Tepat

Niat Mencari Kijing Bersama Tiga Temannya, Remaja Lelaki Tewas Tenggelam di Kolam Kebun Warga di Loa Tebu

Gadis Tujuh Tahun di Bontang Tewas Tenggelam Saat Bermain Sepeda

Sempekat Keroan Kutai Usulkan Lokasi CFD Dipindah ke Kawasan Kedaton

Tiga Pasang Remaja Pesta Narkoba di Penginapan Kawasan Samarinda Seberang, Empat Diantaranya Diamankan Petugas

Jukir Binaan di Samarinda Sempat Digaji Setara UMR, Dishub Ubah Sistem Insentif dan Upah Pungut

Menolong Teman Jatuh dari Ban, Pemuda Asal Bulungan Tewas Tenggelam di Objek Wisata Tulung Ni Lenggo

18 Ribu Orang Masuk Daftar Tunggu Calon Jemaah Haji Asal Samarinda

Pihak RSUD AWS Diperiksa Kejaksaan, Pj Gubernur dan Kepala Dinkes Kaltim Bilang Begini

Real Madrid Gagalkan Langkah Bayern Munchen ke Final Liga Champions

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.