KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Anggaran penanganan Covid-19 sangat rawan praktik korupsi. Baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan yang datang dari perusahaan, organisasi dan individu masyarakat.

Mengingat pengadaan untuk menuntaskan pandemi itu dilakukan tidak melalui lelang di Unit Layanan Pengadaan. Melainkan penunjukan langsung.

“Ya tentu kan semua mengawal supaya tidak ada tindak pidana korupsi dalam penanganan Covid-19,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi yang juga sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Jumat (15/5/2020).

Pihaknya pun telah berkirim surat ke kejaksaan untuk pengawasan. Termasuk mendapat pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kepolisian.

“Bahkan KPK telah memberi pene­gasan umum, sepanjang tidak ada niatan, tidak menerima gratifikasi, tidak kongkalikong, maka semuanya aman,” sebutnya.

Pemkot Balikpapan telah mengikuti pertemuan virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi pada  12-13 Mei 2020. Pokok bahasan mulai dari pemanfaatan APBD hingga anggaran penanganan Covid-19.

Bagian paling rawan praktik rasuah itu adalah pengadaan se­perti alat kesehatan sampai bantuan paket sembako yang dibagikan ke masyarakat terdampak pandemi.

“Misalnya harganya dibuat-buat karena tidak ada lelang, dalam pengadaan bisa saja ada gratifikasi, dijanjikan macam-macam, pakai punya saya nanti ada timbal balik,” ujarnya.

Rizal pun menginformasikan KPK telah menempatkan daerah yang ia pimpin sebagai ranking pertama dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD hingga pengawasan internal.

“Ada juga hasil survei integritas dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah se-Kaltim. Termasuk rencana aksi meningkatkan pendapatan dan penyelesaian utang piutang daerah,” bebernya.

Kendati menempati urutan pertama, Balikpapan masih menorehkan tinta merah dalam penataan aset. KPK pun memberi catatan tegas agar diperbaiki.

“KPK akan mengawal supaya tata kelola aset betul-betul bisa diperbaiki. Termasuk sertifikasi lahan milik pemerintah daerah,” pungkas Rizal Effendi. 

Penulis: */Hendra

Editor: M. Huldi

* Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak tanggal 16 Mei 2020