KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Russian Railways sebagai investor pembangunan rel ketera api menunjukkan keseriusan untuk membuat jalur transportasi tersebut di Kalimantan Timur. Sayang, lamanya mega proyek tersebut terhenti membuat kemungkinan untuk harus meramu ulang nota kerjasama hingga perizinan harus dilakukan. 

Hal ini juga berkaitan dengan PT Kereta Api Borneo (KAB) yang merupakan gabungan antara Russian Railways dengan kepanjangan Pemprov Kaltim yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Sebelumnya, PT KAB-lah yang digadang bakal menjadi garda terdepan mewujudkan mimpi adanya jalur kereta api di Pulau Kalimantan tersebut. Tapi dalam pertemuan antara Rusia dan Pemerintah Indonesia yang dihadiri Gubernur Kaltim, Isran Noor dan sejumlah pejabat justru tak melibatkan Perusda MBS.

Direktur Utama Perusda MBS, Agus Dwitarto mengaku pihaknya memang belum dilibatkan lagi oleh Pemprov Kaltim untuk proyek kereta api. Tapi sebagai badan usaha daerah, Agus menyatakan MBS siap jika ditunjuk kembali oleh Pemprov untuk mengelola bisnis perkeretaapian di Kaltim. “Itu kan sifatnya penugasan, dan belum ada instruksi dari Gubernur,” katanya kepada korankaltim.com beberapa waktu lalu.

Berkaca dari pertemuan tersebut yang juga melibatkan pimpinan daerah lain di Kalimantan yakni Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), jalur kereta bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk seluruh Kalimantan. Artinya ada kemungkinan MBS tak lagi dilibatkan. Menanggapi hal tersebut, Agus mengatakan MBS sempat dilibatkan pada saat pertemuan penjajakan ulang dengan pihak Rusia di Bali 8 Desember 2018 silam.

Ketika itu, Agus selaku Dirut MBS bersama Gubernur Isran dan Kepala Bidang Promosi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Restiawan Baihaqi bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva. Tapi pasca pertemuan itu, MBS tak lagi terlibat bersama membahas keseriusan megaproyek kereta api.Bahkan, ia mengaku tak tahu pasti sejauh mana progres proyek tersebut. Juga karena belum ada perintah dari Gubernur, ia juga mengaku tak bisa mengambil sikap lebih lanjut. 

Kalau pun ada kesempatan penunjukkan kembali MBS dalam pengelolaan bisnis kereta api, disebutnya masih jauh. Karena kata dia, Pemprov Kaltim perlu pertimbangan matang baik itu terkait transportasi maupun bisnis. (*)

Penulis: * / Rusdianto

Editor: Aspian Nur