Kamis, 28/12/2017

Pemprov Kaltim Fasilitasi Kredit Penunggak BPJS

Kamis, 28/12/2017

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Pemprov Kaltim Fasilitasi Kredit Penunggak BPJS

Kamis, 28/12/2017

SAMARINDA – Pemprov Kaltim merencanakan terobosan bagi para penunggak BJPS Kesehatan bagi warga Kaltim. Rencananya, Pemprov Kaltim akan menjalin kerjasama dengan perbankan memfasilitasi kredit para peserta untuk melunasi tunggakan yang sejauh ini mencapai Rp179 miliar.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dalam rangka memperingati hari jadi Kaltim ke-61 pada 9 Januari 2018 mendatang. Bagi dia, kebijakan ini diambil karena Pemprov berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat Kaltim.

“Setelah kita inventarisasi, ada tunggakan sebesar Rp179 miliar atau dari sekitar 230 ribuan peserta BPJS Kesehatan. Itu paling banyak di Balikpapan kemudian Samarinda. Dengan program ini, saya bantu BPJS, saya bantu juga masyarakat yang menunggak,” kata Gubernur Awang Faroek saat ditemui wartawan usai Rapat Paripurna Pengesahan 3 Raperda, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (27/12) kemarin.

Diakui Awang kebijakan tersebut tidak lepas dari laporan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan yang menyebut angka ketidaksesuaian iuran peserta dengan klaim jadi masalah pelik yang belum terselesaikan. Dalam 3 tahun terakhir, periode 2014-2016 saja, BPJS Kesehatan mengalami defisit, yang diakumulasikan dalam periode tersebut sebesar Rp 12,4 triliun. Hingga di penghujung tahun ini, ketidaksesuaian iuran mencapai Rp 9 triliun.

Di Kaltim, hingga awal November 2017 lalu tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri mencapai Rp160 miliar. Angka tersebut adalah akumulasi dari 2014. Jumlah tersebut adalah kepesertaan mandiri, bukan penerimaan bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBN untuk masyarakat tidak mampu.

Kebijakan ini, Diakui Awang karena melihat fakta tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang kesulitan menerima pelayanan kesehatan saat di rumah sakit, karena menunggak iuran yang terlampau besar. Akibatnya, pelayanan kesehatan pun tak bisa diberikan. setelah dirinyaberkomunikasi dengan pihak perbankan, lanjutnya, akhirnya pihak perbankan pun sepakat untuk menyanggupinya.

“Dengan adanya pola kerjasama nanti dengan Bankaltimtara, BRI dan Bank Mandiri. Saya sudah meyakinkan mereka (Perbankan) agar memberikan kredit kepada masyarakat untuk pelunasan hutang ke BPJS. Sehingga nantinya, masyarakat dapat pelayanan kembali di program BPJS Kesehatan-nya,” terang Awang.

Dengan hal tersebut, kata Awang masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pinjaman tersebut. Sebab tingkat bunga-nya dalam satu tahun periode sangat rasional. 

“Saya minta 0 persen. Tapi kesanggupan bank memberikan tingkat bunga 0,04 persen. Jadi saya kira sama saja,”sebut Awang.

“Saya harap masyarakat dapat mengikuti program ini. Sistemnya seperti biasa mengajukan permohonan kredit. Tapi tujuannya untuk membayar BPJS, tidak digunakan untuk yang lain,” pungkasnya. (sab)

Pemprov Kaltim Fasilitasi Kredit Penunggak BPJS

Kamis, 28/12/2017

Berita Terkait


Pemprov Kaltim Fasilitasi Kredit Penunggak BPJS

SAMARINDA – Pemprov Kaltim merencanakan terobosan bagi para penunggak BJPS Kesehatan bagi warga Kaltim. Rencananya, Pemprov Kaltim akan menjalin kerjasama dengan perbankan memfasilitasi kredit para peserta untuk melunasi tunggakan yang sejauh ini mencapai Rp179 miliar.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dalam rangka memperingati hari jadi Kaltim ke-61 pada 9 Januari 2018 mendatang. Bagi dia, kebijakan ini diambil karena Pemprov berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh masyarakat Kaltim.

“Setelah kita inventarisasi, ada tunggakan sebesar Rp179 miliar atau dari sekitar 230 ribuan peserta BPJS Kesehatan. Itu paling banyak di Balikpapan kemudian Samarinda. Dengan program ini, saya bantu BPJS, saya bantu juga masyarakat yang menunggak,” kata Gubernur Awang Faroek saat ditemui wartawan usai Rapat Paripurna Pengesahan 3 Raperda, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (27/12) kemarin.

Diakui Awang kebijakan tersebut tidak lepas dari laporan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan yang menyebut angka ketidaksesuaian iuran peserta dengan klaim jadi masalah pelik yang belum terselesaikan. Dalam 3 tahun terakhir, periode 2014-2016 saja, BPJS Kesehatan mengalami defisit, yang diakumulasikan dalam periode tersebut sebesar Rp 12,4 triliun. Hingga di penghujung tahun ini, ketidaksesuaian iuran mencapai Rp 9 triliun.

Di Kaltim, hingga awal November 2017 lalu tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mandiri mencapai Rp160 miliar. Angka tersebut adalah akumulasi dari 2014. Jumlah tersebut adalah kepesertaan mandiri, bukan penerimaan bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBN untuk masyarakat tidak mampu.

Kebijakan ini, Diakui Awang karena melihat fakta tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang kesulitan menerima pelayanan kesehatan saat di rumah sakit, karena menunggak iuran yang terlampau besar. Akibatnya, pelayanan kesehatan pun tak bisa diberikan. setelah dirinyaberkomunikasi dengan pihak perbankan, lanjutnya, akhirnya pihak perbankan pun sepakat untuk menyanggupinya.

“Dengan adanya pola kerjasama nanti dengan Bankaltimtara, BRI dan Bank Mandiri. Saya sudah meyakinkan mereka (Perbankan) agar memberikan kredit kepada masyarakat untuk pelunasan hutang ke BPJS. Sehingga nantinya, masyarakat dapat pelayanan kembali di program BPJS Kesehatan-nya,” terang Awang.

Dengan hal tersebut, kata Awang masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pinjaman tersebut. Sebab tingkat bunga-nya dalam satu tahun periode sangat rasional. 

“Saya minta 0 persen. Tapi kesanggupan bank memberikan tingkat bunga 0,04 persen. Jadi saya kira sama saja,”sebut Awang.

“Saya harap masyarakat dapat mengikuti program ini. Sistemnya seperti biasa mengajukan permohonan kredit. Tapi tujuannya untuk membayar BPJS, tidak digunakan untuk yang lain,” pungkasnya. (sab)

 

Berita Terkait

Ledakan Smalter Sangasanga Akibat Aliran Pendingin Buangan Macet

Banjir Semakin Meluas, 42 Kampung di Mahakam Ulu Tergenang

Aksi Demonstrasi Korban Bekas Lubang Tambang di Polda Kaltim Berakhir Ricuh, Enam Mahasiswa Terluka

Besok, Ustadz Abdul Somad jadi Khatib Salat Jumat dan Isi Tablik Akbar di Masjid Al Qadar Tenggarong

Banjir di Mahulu Sudah Setinggi Empat Meter, BPBD Kaltim Kerahkan Personel untuk Evakuasi

Mahulu Diterjang Banjir, Lima Kecamatan Terendam Imbas Limpahan Air dari Ulu Mahakam dan Sungai Boh Malinau

P2LH-SDA Unmul Sudah Ambil Sampel Air SKM yang Berwarna Hijau

Pasar Baqa di Samarinda Seberang Diresmikan, Fasilitasnya Dilengkapi Masjid dan Lift Khusus Barang

Bermula dari Cekcok, Empat Pelaku Penganiayaan Anak di Samboja Ditangkap Polisi

Tiga Hari Air SKM Samarinda Berubah Warna

Bayi Perempuan Dibungkus Kain Putih Ditemukan di Semak Belukar, Polisi Selidiki Sekitar TKP Cari Pelaku

Empat Tersangka Penggerebekan saat Pesta Narkoba di Penginapan Samarinda Seberang Berpotensi Direhab

Pemkot Samarinda Luncurkan Aplikasi Perjalanan Dinas, Andi Harun: Meminimalkan Praktik Tidak Benar

Jalinan Asmara Diputus, Pria 30 Tahun Sebar Cuplikan Video Hubungan Intim dengan Mahasiswi di Samarinda

Hujan Deras Sejak Pagi Tadi, Kecamatan Long Apari Dilanda Banjir, Pipa Air Bersih Kampung Long Kerioq Terancam Putus

Pj Gubernur Bakal Evaluasi BKT, KIP Kaltim Sebut Langkah yang Tepat

Niat Mencari Kijing Bersama Tiga Temannya, Remaja Lelaki Tewas Tenggelam di Kolam Kebun Warga di Loa Tebu

Gadis Tujuh Tahun di Bontang Tewas Tenggelam Saat Bermain Sepeda

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.