Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry menyoroti pentingnya sektor pangan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Kaltim.

Menurutnya, ketahanan pangan harus menjadi prioritas agar pembangunan IKN berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dibarengi dengan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan, khususnya di wilayah sekitar IKN,” kata Sarkowi, Jumat (16/5/2025).

Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan di Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Sarkowi pun mendorong agar Otorita IKN menempatkan isu pangan sebagai salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas di kawasan IKN, ia menilai penting untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan lokal berjalan lancar serta mencukupi.

Untuk itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan pangan yang tangguh.

“Lonjakan permintaan pangan sebagai dampak dari tumbuhnya IKN harus diantisipasi. Pemerintah daerah bersama OPD terkait perlu segera menyusun langkah strategis, termasuk membangun cadangan pangan,” tegasnya.

Sarkowi juga menyebut bahwa Kaltim memiliki potensi besar di bidang pertanian dan produksi pangan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Agar potensi ini diidentifikasi lebih jauh dan diintegrasikan dalam sistem ketahanan pangan nasional, khususnya untuk menopang kebutuhan ibu kota negara yang baru.

“Setiap daerah di Kaltim punya kekuatan tersendiri di sektor pangan. Tinggal bagaimana menyatukan kekuatan itu dalam sebuah sistem terkoordinasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sarkowi menyambut positif rencana Otorita IKN yang akan turun langsung ke daerah-daerah guna menyerap aspirasi warga.

Langkah tersebut, katanya, akan mempercepat proses pemetaan kebutuhan dan potensi lokal, termasuk yang berkaitan dengan sektor pangan.

“Dengan mendengarkan langsung suara masyarakat, Otorita IKN bisa lebih memahami kebutuhan riil di lapangan, termasuk isu-isu penting yang sering muncul dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang,” tutupnya.

Editor: Erwin