Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Kartanegara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar. 

Massa menuntut transparansi hasil penyelidikan Tim Ad Hoc serta audit menyeluruh terhadap tata kelola Pondok Pesantren (Ponpes) Ibadurrahman, Tenggarong Seberang.

Aksi ini dipicu oleh mencuatnya kembali dugaan kasus kekerasan seksual bermodus nikah batin terhadap belasan santriwati yang diduga melibatkan pimpinan pondok. 

Kasus baru ini bergulir tidak lama setelah salah satu oknum pengajar, yang juga diduga anak kandung pimpinan ponpes, divonis 15 tahun penjara atas kasus asusila serupa.

Dalam orasinya, massa PMII menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lamban dalam menangani krisis moral di institusi pendidikan agama. 

Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi PMII Kukar, Zaki Rozaktu Haqi menyampaikan poin-poin tuntutan utama, yaitu pihaknya mendesak Kemenag mempublikasikan rekomendasi hasil investigasi Tim Ad Hoc secara terbuka. Mereka juga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek operasional, finansial, dan struktur yayasan.

“Kami menekan Kemenag untuk mencopot pimpinan pondok yang juga menjabat pembina yayasan demi memutus rantai nepotisme,” Zaki, Kamis (11/6/2026).

Selanjutnya, para Mahasiswa ini juga meminta penghentian penerimaan santri baru hingga lingkungan pondok dipastikan benar-benar aman bagi anak.

PMII Kukar menegaskan akan terus mengawal kasus ini di lapangan. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika poin-poin perombakan struktural di Ponpes Ibadurrahman tidak segera dieksekusi.

Menanggapi tuntutan massa, Kepala Kantor Kemenag Kukar, Ariyadi mengecam keras kasus hukum yang terjadi di Ponpes Ibadurrahman. 

Dirinya menjelaskan direktorat Pesantren Kemenag Republik Indonesia (RI) telah merespons cepat situasi ini dengan mengeluarkan surat resmi bernomor B-1704/DJ.I/PP.00.7/06/2026.

“Kami tegaskan sudah menjalankan poin-poin penanganan dari Kemenag RI,” ungkapnya.

Kini, pihaknya memprioritaskan pendampingan psikologis dan trauma healing bagi para korban santriwati.

“Saat ini proses perombakan total struktur kepengurusan yayasan dan mengeluarkan unsur keluarga oknum dari posisi pengurus. Kami juga menghentikan penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2026-2027,” tegasnya.

Kata dia, jika pihak yayasan menolak perombakan, Kanwil Kemenag Kaltim akan langsung mengusulkan pencabutan izin operasional pesantren ke Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

Ariyadi juga memberikan catatan terkait mekanisme penutupan total pesantren. Menurutnya, wewenang pencabutan izin operasional sepenuhnya berada di tangan Kementerian Agama RI selaku otoritas pusat. 

Kemenag pusat masih berhati-hati dan mempertimbangkan nasib sekitar 140 santri yang saat ini masih menempuh pendidikan di sana. Terlebih, oknum pelaku pertama sudah dipenjara, sedangkan dugaan kasus kedua masih harus dibuktikan secara hukum lewat penyelidikan mendalam agar tidak terjadi kesalahan mekanisme hukum.

“Kami berterima kasih atas aksi ini menjadi bukti bahwa Mahasiswa di Kukar memiliki kepedulian tinggi atas kasus ini, kami akan kawal terus,” tutupnya.

Editor: Erwin