Penulis: Adnan Abdul 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Rencana penataan kendaraan angkutan barang dan normalisasi bak truk di Kota Samarinda mendapat sorotan dari para sopir truk yang mengikuti aksi di depan Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). Massa meminta kebijakan tersebut tidak hanya diterapkan di tingkat daerah, tetapi terlebih dahulu diberlakukan secara nasional.

Koordinator aksi Hendra Buton mengatakan, pihaknya memahami tujuan pemerintah untuk menata kendaraan angkutan. Namun, ia menilai penerapan kebijakan di Samarinda perlu diselaraskan dengan daerah lain agar tidak menimbulkan persoalan bagi sopir yang melakukan perjalanan lintas wilayah.

Menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyebut kebijakan tersebut berlaku secara nasional, Hendra menyebut aturan yang saat ini dibahas dan diterapkan di Samarinda belum tentu memiliki penerapan seragam di seluruh Indonesia. “Bahasa Pak Wali tadi mungkin bisa kami bilang salah, karena aturan ini hanya berlaku di Samarinda. Kalau bahasanya Pak Wali seluruh Indonesia, mungkin Pak Wali salah paham,” ujar Hendra.

Hendra berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain sebelum melakukan normalisasi bak truk. “Harapan kami sama dengan daerah lain supaya bak ini tidak dipotong. Kalau memang sudah berlaku secara nasional, kami siap mengikuti,” tegasnya.

Kekhawatiran utama sopir muncul karena kendaraan dari luar daerah masih bisa memiliki ukuran bak yang lebih tinggi. Jika normalisasi hanya dilakukan terhadap kendaraan di Samarinda, sopir lokal dinilai berpotensi berada dalam posisi yang tidak seimbang. “Yang ditakutkan teman-teman, ketika kami potong bak, nanti ada mobil dari luar yang baknya tinggi. Kalau memang mau diterapkan, tolong menyeluruh. Yang buat peraturan pusat, pusat dulu dibersihkan, potong bak semua, baru Samarinda menyusul,” sebut Hendra lagi

Meski demikian para sopir tidak sepenuhnya menolak kebijakan pemerintah. Mereka meminta penerapannya dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. “Kebijakan tidak bisa kami tolak, tetap dijalankan. Setidaknya diperlambat agar pelaksanaannya benar-benar menyeluruh,” paparnya.

Selain persoalan normalisasi bak, Hendra juga menyinggung dugaan pungutan liar yang disebut dialami sejumlah sopir saat melintas pada malam hari. Ia mengaku menerima informasi dari rekan-rekannya mengenai adanya petugas yang meminta uang. “Sebagian ada dari teman-teman, itu terjadi di malam hari. Saya enggak berani ngomong juga karena itu dari teman-teman,” ungkapnya.

Menurut informasi yang diterimanya, sopir disebut dimintai uang sekitar Rp50 Ribu dengan alasan untuk membeli rokok. Bahkan, sopir diklaim mendapat tekanan untuk memberikan uang tersebut agar bisa melintas. “Saya dengar mereka dimintai uang Rp50 Ribu untuk beli rokok bahkan dipaksa. Kalau tidak tidak bisa lewat,” ucap Hendra.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi dugaan pungutan tersebut dan meminta persoalan itu ditindaklanjuti secara serius agar tidak menambah keresahan di kalangan sopir.

Editor: Aspian Nur