Penulis: M Rafik

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemerintah dinilai perlu menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan penerimaan negara dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. 

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah serta meningkatnya berbagai biaya kebutuhan, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada seberapa besar penerimaan yang dapat dikumpulkan negara.

Founder Ruanggerak.id, Muhammad Hasbi, mengatakan daya beli masyarakat harus ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Menurutnya, pelemahan rupiah dapat memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa, terutama produk maupun bahan baku yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor. Dampaknya kemudian berpotensi dirasakan masyarakat melalui meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari.

“Pemerintah tentu membutuhkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Tetapi jangan sampai upaya mengejar penerimaan justru membuat ruang ekonomi masyarakat semakin sempit. Daya beli rakyat harus tetap menjadi perhatian utama,” kata dia, Minggu (23/8/2026).

Ia menilai persoalan ekonomi masyarakat tidak dapat dilihat hanya dari besaran pendapatan nominal. Yang lebih penting adalah seberapa besar pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan setelah masyarakat menghadapi kenaikan harga dan berbagai kewajiban.

Masyarakat, kata dia, tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan pangan dan transportasi. Ada pula biaya pendidikan, kesehatan, cicilan, tempat tinggal hingga kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi secara bersamaan.

“Kalau pendapatan tidak tumbuh sebanding dengan biaya hidup, secara riil masyarakat mengalami penurunan daya beli. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai orang bekerja lebih keras, tetapi kemampuan ekonominya justru semakin turun,” ujarnya.

Hasbi juga menilai kebijakan perpajakan dan penerimaan negara harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Peningkatan penerimaan memang penting, tetapi harus diiringi kebijakan yang menjaga kemampuan konsumsi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah menjadi kelompok yang paling rentan ketika terjadi tekanan ekonomi. Sedikit saja kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung mengurangi ruang belanja mereka.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berdampak langsung terhadap daya beli, mulai dari pengendalian harga kebutuhan pokok, perlindungan sosial yang tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja hingga kebijakan peningkatan pendapatan pekerja.

“Negara jangan hanya menghitung berapa besar uang yang masuk ke kas negara. Negara juga harus menghitung berapa besar uang yang tersisa di kantong masyarakat setelah mereka memenuhi kebutuhan dan kewajibannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, kekuatan ekonomi nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk tetap berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Jika daya beli terus tergerus, maka tekanan tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat.

Karena itu, Hasbi mendorong pemerintah, dunia usaha, dan pekerja membangun kebijakan ekonomi yang lebih seimbang.

“Penerimaan negara penting, tetapi jangan menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus menanggung seluruh beban penyesuaian ekonomi. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan dan penerimaan berjalan beriringan dengan kesejahteraan,” pungkasnya.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya bukan hanya tercermin dari angka pertumbuhan atau penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan secara layak.

Jika negara ingin ekonomi terus bergerak, maka daya beli rakyat harus dijaga. Sebab, rakyat bukan sekadar objek penerimaan, melainkan fondasi utama perekonomian.

Editor: Erwin