Penulis: Adnan Abdul

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda belum memilih opsi modifikasi cuaca untuk menghadapi musim kemarau yang memicu meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga kini, BPBD Samarinda mencatat sekitar 77 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 104,34 hektare.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September dan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Pemkot Samarinda kini memperkuat mitigasi sekaligus memetakan berbagai risiko yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering.

Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, penanganan karhutla selama ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga pihak swasta.

“Beberapa kejadian karhutla sekitar 77 kali, dengan luasan kurang lebih 104,34 hektare yang terdampak,” ujar Suwarso. Kolaborasi diperlukan agar setiap titik api dapat segera ditangani sebelum meluas. Personel dari berbagai unsur dapat langsung dikerahkan ketika terjadi kebakaran di lapangan.

“Untuk penanganan karhutla sendiri kita sudah terpadu, antara relawan, BPBD, Damkar, bahkan pihak swasta sudah ikut berpartisipasi,” jelasnya. Namun pemerintah tidak hanya mengandalkan upaya pemadaman. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang muncul selama kemarau.

Pemetaan tersebut mencakup ancaman karhutla, ketersediaan air bersih, kondisi pertanian dan perikanan, serta kualitas air dan udara. “Kami di awal-awal ini tindakan mitigasi, identifikasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September bahkan mungkin Oktober,” katanya.

Ditengah meningkatnya ancaman karhutla, Pemkot Samarinda belum mengambil keputusan untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Suwarso menyebut belum ada arahan dari Wali Kota Samarinda terkait pelaksanaan rekayasa cuaca.

“Kalau untuk rekayasa cuaca, sampai detik ini belum ada arahan dari Bapak Wali tentang rekayasa cuaca,” sebut Suwarso. Operasi modifikasi cuaca sebelumnya pernah dilakukan di sekitar Bandara APT Pranoto untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, untuk kondisi saat ini, pemerintah masih memprioritaskan mitigasi dan pemetaan risiko. Data dari seluruh OPD akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Selain karhutla, kemarau panjang juga berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air bersih serta sektor pertanian dan perikanan.

Jika kondisi memburuk, pemerintah menyiapkan skenario distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. “Konsepnya kolaborasi, kami gerakkan semuanya,” tegas Suwarso. Masyarakat diingatkan agar ikut mencegah karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lahan yang semakin kering.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah, relawan, perusahaan sampai masyarakat,” pungkas Suwarso. 

Editor: Aspian Nur