Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Tiga Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Kota Samarinda, Kamis (18/6/2026).

Dalam asli tersebut para massa aksi membawa lima tuntutan yang mencakup isu nasional maupun regional.

Humas Aksi GERAM, Maulana Faiq Maftuh, menyampaikan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan persiapan teknis di lapangan. 

Dia mengatakan, terdapat lima tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, terdiri atas empat isu nasional dan satu isu yang berkaitan dengan kondisi di Kaltim

“Pada tuntutan pertama, kita mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok,” ujar Maulana.

Pihaknya menilai, kenaikan harga BBM memicu efek berantai yang berdampak pada meningkatnya harga berbagai komoditas seperti cabai, telur, minyak goreng, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

“Efek domino dari kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok, sehingga semakin membebani masyarakat,” ucapnya.

Lalu tuntutan kedua yang disampaikan berkaitan dengan penghentian tindakan represif aparat, serta permintaan agar fungsi militer tetap berada pada ranah pertahanan dan tidak masuk ke wilayah sipil.

“Kita menilai pemisahan peran tersebut penting untuk menjaga ruang demokrasi dan memastikan kehidupan sipil berjalan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku,” katanya.

Selanjutnya, Maulana menuturkan massa aksi meminta pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Sebab kata dia, program MBG masih memiliki berbagai permasalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya.

“Kita menganggap masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal,” tuturnya.

Selain itu, Maulana juga mempertanyakan, efektivitas Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya menilai hingga saat ini manfaat program tersebut belum terlihat secara nyata dan masih memunculkan berbagai persoalan di lapangan.

“Apalagi adanya koperasi merah putih yang dibangun di tengah hutan, mau memberikan manfaat seperti apa?,” terangnya.

Kemudian tuntutan keempat yakni menyoroti penggunaan anggaran negara dan daerah. Massa aksi terang Maulana meminta pemerintah lebih efisien dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menghindari pemborosan.

Sementara itu, pada isu regional, GERAM mendesak agar pembahasan hak angket di Kaltim tidak kembali ditunda dan segera dibawa ke rapat paripurna.

“Kita menegaskan tuntutan itu menjadi salah satu alasan mengapa aliansi memilih menggelar aksi di Simpang Tiga Jembatan Mahakam, bukan di kantor DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kaltim,” jelasnya.

Editor: Erwin