Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Rencana Pemkot Samarinda untuk melakukan rekonstruksi Pasar Pagi pada tahun depan termasuk relokasi 2.800 pedagang pada November 2023 ini ternyata  tak disambut baik sepenuhnya oleh pedagang yang berjualan di pasar tersebut.

Bahkan sebelumnya sudah ada aksi penolakan dari Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3) yang berlangsung pada Jumat (8/9/2023) lalu. Mereka juga menyayangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait rencana relokasi.

Tak hanya itu, pihak Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi juga mengungkapkan tidak tahu menahu terkait kelanjutan dari rencana ini, baik dari relokasi termasuk rekonstruksinya.

Informasi terbaru, para pedagang di Pasar Pagi menginginkan relokasi dilakukan setelah Idulfitri 2024 nanti, baru kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi. Padahal masa rekosntruksi sendiri membutuhkan waktu setidaknya satu tahun.

Menjawab hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan Pemkot tidak bisa mengabulkan permohonan pedagang tersebut karena pembangunan tidak mungkin dilakukan dalam waktu enam bulan saja.

“Tidak mungkin kita bisa bangun dalam waktu enam bulan saja. Paling tidak setahun lah, mereka baru mau dipindahkan setelah lebaran yakni bulan April 2024, bagaimana mungkin bisa dilakukan secepat itu,” kata Andi Harun, Senin (11/9/2023).

Apalagi kata Andi Harun, masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso akan berakhir pada November 2023 ini.

Pria yang akrab disapa AH itu juga menjelaskan, pelaksanaan program APBD berjalan dari Januari. Maka apabila relokasi pedagang dilakukan setelah Idulfitri, maka anggarannya tidak akan terserap.

“APBD dari Jakarta dimulai dari Januari dan berakhir di 31 Desember. Kalau masih bersikeras, ya sudah tidak usah dibangun saja, saya punya niat baik. Tapi kalau dihalangi ya apa boleh buat, karena itu permintaan mereka,” tegasnya.

Padahal menurutnya, rekonstruksi bangunan pasar dilakukan untuk memperhitungkan factor keselamatan, karena bangunan yang sekarang ini usianya sudah cukup tua karena dibangun sejak 1960-an lebih.

AH juga menjelaskan, selain factor keselamatan, dirinya juga ingin menyediakan wadah yang lebih nyaman, dan memastikan tidak akan ada pedagang yang kehilangan tempatnya berjualan pasca rekonstruksi.

“Mudah-mudahan mereka menyadari itu bahwa pemerintah mengambil langkah itu, agar tempat yang ada semakin nyaman, kan ada eskalator, karena kita ibu kota provinsi,” imbuhnya.

Editor: Maruly Zainuddin