Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Polemik pengelolaan Pulau Kakaban memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai membuka ruang kerja sama dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan tersebut. 

Meski demikian, rencana kolaborasi itu masih terkendala pembahasan mekanisme pembagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga kini belum mencapai kesepakatan.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan kedua pemerintah tengah membahas skema pengelolaan melalui Badan Layanan Umum (BLU). Opsi tersebut diharapkan mampu menjadi jalan tengah agar pengelolaan Pulau Kakaban berjalan lebih optimal tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing daerah.

Menurutnya, Pulau Kakaban secara kewenangan berada di bawah Pemprov Kaltim. Karena itu, promosi destinasi wisata tersebut hingga ke pasar internasional selama ini dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

"Kalau promosi dilakukan hingga ke mancanegara, tentu harapannya wisatawan semakin banyak datang. Dampaknya bukan hanya devisa negara, tetapi juga PAD provinsi dan Kabupaten Berau," ujarnya.

Meski demikian, Seno menegaskan belum ada keputusan mengenai mekanisme pengelolaan maupun formulasi pembagian pendapatan dari sektor pariwisata Pulau Kakaban. Seluruh opsi masih dibahas bersama Pemkab Berau agar menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

"Masih tahap diskusi. Kami ingin mencari formulasi terbaik agar semua pihak diuntungkan," katanya.

Di sisi lain, Pemkab Berau berharap kerja sama yang akan dibangun tidak mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. 

Pemerintah kabupaten menilai selama ini Berau telah berkontribusi besar dalam menjaga, mengembangkan, dan mendukung keberlangsungan destinasi wisata yang menjadi ikon pariwisata Kaltim.

Pembahasan mengenai pembagian PAD dipandang menjadi aspek paling krusial dalam penyusunan skema kolaborasi. Kesepakatan yang dicapai nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sekaligus memperkuat pengelolaan Pulau Kakaban sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Dengan belum adanya keputusan final, proses negosiasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau diperkirakan masih akan berlanjut hingga diperoleh formulasi yang dinilai adil dan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Bumi Batiwakkal.

"Yang terpenting adalah mencari formulasi yang adil agar pariwisata Berau terus berkembang," tutupnya.

Editor: Erwin