Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani

​KORANKALTIM.COM, PENAJAM - Kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah berjalan selama dua bulan. 

Langkah yang diambil sebagai bentuk transformasi budaya kerja ini dilaporkan berhasil menekan pengeluaran daerah secara signifikan.

​Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab PPU Iwan Darmawan mengungkapkan, mereka  telah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan WFH ini kepada pemerintah provinsi. Laporan tersebut dihimpun dari data yang disetorkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​"Alhamdulillah, terkait dengan keinginan untuk adanya efisiensi, itu terjadi efisiensi. Dari total efisiensi penggunaan bahan bakar, telepon, dan listrik dengan basis data dari bulan April dan Mei, itu ada efisiensi sekitar 800-an juta rupiah lebih," ujar Iwan, Sabtu (6/6/2026).

​Meskipun terjadi penurunan volume penggunaan bahan bakar pada kendaraan dinas operasional, Iwan memberikan catatan kalau nilai efisiensi dalam bentuk rupiah tidak mengalami penurunan yang drastis. 

Hal ini dipengaruhi oleh lonjakan harga bahan bakar jenis Dex yang menyentuh angka Rp26.000 per liter.

​"Secara liter terjadi pengurangan. Tetapi untuk nominal rupiahnya bertambah, bahkan bisa dikatakan tidak berbanding lurus dengan efisiensi liternya karena kenaikan harga Dex menjadi Rp26.000 per liter. Otomatis itu berpengaruh di anggarannya," jelasnya.

Hitungan pengurangan energi ini juga sejalan dengan asumsi pergerakan pegawai secara nasional. Melalui pengurangan mobilitas bolak-balik pegawai atau commuter time, konsumsi bahan bakar secara agregat terbukti menurun.

​Guna memastikan kebijakan WFH tidak mengendurkan produktivitas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab PPU menerapkan sistem pengawasan yang ketat secara digital.

​"Kalau kami di bagian organisasi menerapkan sistem kerja dengan pengawasan. Sebelum memulai kerja kita daring melalui Zoom meeting, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Habis selesai zoom meeting, saya meminta teman-teman untuk melaporkan hasil kerjanya," tegas Iwan.

​Sejauh ini, Iwan menilai kinerja para aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan normal seperti biasa tanpa adanya penurunan kualitas. Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pelayanan publik, sebab sektor-sektor esensial tetap beroperasi penuh di kantor.

​"Kalau gangguan pelayanan tidak ada, karena terkait dengan WFH dikecualikan bagi dinas-dinas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti Disdukcapil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan BPBD itu tidak WFH. Semua yang bersentuhan dengan pelayanan publik tetap bekerja di kantor sesuai dengan edaran kita," pungkasnya.

​Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan penyesuaian sistem kerja ini direncanakan bakal berlangsung hingga bulan Agustus mendatang, sebelum nantinya dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan langkah selanjutnya. 

Editor : Aspian Nur