Penulis : Dwi Cahyo

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Permasalahan masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jadi satu diantara pembahasan yang disampaikan Wakil Bupati Paser H Ikhwan Antasari saat Rapat Paripurna DPRD Paser dalam rangka Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Kamis (10/9/2026) pagi tadi. 

“Masyarakat Paser saat ini mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti BBM bersubsidi. Ini memerlukan perhatian khusus dari kita semua," kata Ikhwan. 

Di Paser saat ini ada 8 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) namun hanya tiga yang melayani BBM bersubsidi. Sementara ada 79 Pertashop yang juga melaksanakan penyaluran BBM. Permasalahan BBM ini disebut berpengaruh terhadap kondisi keuangan di tahun 2027. 

Karena itu perlu pencermatan lagi untuk menyusun anggaran yang benar-benar pro rakyat dan mendukung terlaksananya Paser Tuntas, masyarakat Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera. "Masalah BBM bersubsidi perlu untuk ditindaklanjuti, sehingga apa yang dihadapi masyarakat bisa teratasi," papar Ikhwan. 

Selain permasalahan BBM bersubsidi, Ikhwan juga menyampaikan kalau tahun ini Paser mengalami pengurangan anggaran dalam jumlah besar dampak dari berkurangnya dana transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat, yang diberlakukan bagi seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. 

"Ini semua memerlukan pencermatan yang mendalam untuk menentukan skala prioritas kebijakan dan pembiyaan, serta penggunaan dana APBD tahun 2027," ungkap Ikhwan. 

Editor: Aspian Nur