Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Tingginya intensitas kebakaran di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Berau mulai melampaui kemampuan sarana dan personel yang tersedia di lapangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan dunia usaha. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla Kabupaten Berau 2026 yang digelar di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau dipimpin Bupati Sri Juniarsih Mas Selasa (18/8/2026) malam tadi, dihadiri Wakil Bupati Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, Kapolres Berau AKBP Ridho Tri Putranto serta jajaran Forkopimda dan perwakilan perusahaan.

Luas hutan dan tutupan lahan Berau menjadi kekayaan sekaligus tanggung jawab bersama terlebih daerah saat ini menghadapi musim kemarau dengan kondisi panas yang meningkatkan risiko kebakaran.

“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dunia usaha, untuk menghadapi kondisi ini,” kata Sri.

Dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan tantangan penanganan karhutla semakin berat, titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau, sementara kejadian kebakaran dapat berlangsung secara bersamaan di sejumlah wilayah.

Pemkab Berau mencatat terdapat sekitar 52 unit sarana penanganan karhutla yang tersebar di 13 kecamatan dengan dukungan 163 personel. Jumlah tersebut dinilai belum ideal apabila kebakaran terjadi secara masif dan bersamaan.

Keterbatasan sumber air bahan bakar minyak (BBM), peralatan, personel serta logistik menjadi sejumlah kendala yang harus segera diatasi. Kondisi itu semakin kompleks ketika tim yang baru selesai menangani satu titik harus kembali bergerak ke lokasi kebakaran lainnya. “Urgensi kami saat ini adalah bantuan BBM dan personel,” ungkap Sri.

Pemkab Berau mendorong perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal baik sektor perkebunan kelapa sawit, kehutanan maupun pertambangan untuk mengambil peran lebih besar. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya berupa peralatan, tetapi juga personel, operator, logistik, dan kebutuhan operasional tim di lapangan.

Dorongan tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah juga tengah menghadapi efisiensi anggaran. Artinya, mengandalkan kemampuan APBD semata tidak lagi cukup untuk menghadapi karhutla dengan karakter kejadian yang cepat meluas dan dapat muncul bersamaan. Keterlibatan perusahaan bukan sekadar bentuk bantuan sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama menjaga lingkungan di wilayah operasionalnya. “Investasi berkelanjutan tidak akan terwujud jika lingkungan kita tidak terjaga,” papar Sri.

Selain mengancam hutan dan ekosistem, karhutla juga membawa dampak berantai terhadap kesehatan masyarakat, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, TNI dan Polri.

Pemkab Berau sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi melalui SK Bupati Berau Nomor 301 Tahun 2026 pada 8 Juni 2026. Kebijakan tersebut diperkuat dengan imbauan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman hidrometeorologi kering.

Pemerintah daerah kini mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah, aparat, dunia usaha, masyarakat, dan media. Dengan kondisi personel dan sarana yang terbatas, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar penanganan karhutla tidak selalu bergerak setelah api membesar. 

“Kami mengetuk kesadaran dan komitmen seluruh perusahaan untuk turun langsung membantu penanganan karhutla di Berau,” tutup Sri.

Editor: Aspian Nur