Penulis: Kusmas Riadi

KORANKALTIM.COM, SENDAWAR - Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat koordinasi dan meninggalkan ego sektoral dalam menjalankan program pemerintahan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan kinerja, kedisiplinan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Frederick saat memberikan arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Auditorium Aji Tulur Jejangkat Selasa (18/8/2026) pagi tadi, dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala perangkat daerah.

Komitmen bersama tersebut tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Kepala perangkat daerah harus menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, termasuk memperkuat integritas dan disiplin untuk mencegah penyimpangan maupun korupsi.

Percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program juga menjadi perhatian. Begitu pula dengan kehadiran serta keteladanan pimpinan perangkat daerah. Koordinasi antarpimpinan harus diperkuat agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri. “Kepercayaan masyarakat adalah modal pertama dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dan mempertahankannya. Saya tidak akan membela jika terjadi penyimpangan dalam bentuk apa pun di dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat,” tegasnya.

Penandatanganan komitmen bersama diminta tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui cara kepala perangkat daerah menjalankan organisasi, mengawasi pekerjaan, mempercepat program, hingga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

“Arahan yang saya sampaikan hari ini harus menjadi pedoman utama dalam menyusun program kerja. Saya minta program yang berjalan harus sinergi dan terarah. Semua harus berjalan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata dan beradat,” sebut Frederick.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Erick Victory mengatakan, kesepakatan tersebut mencakup sejumlah hal yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab kepala perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan.

“Yang kami sepakati bersama ini bagaimana meningkatkan kehadiran dan partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemerintah. Kalau kepala perangkat daerah berhalangan hadir, harus dipastikan ada pendelegasian tugas,” kata Erick.

Kecepatan penyediaan data dan pelaporan juga menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja pemerintahan. Data yang disampaikan perangkat daerah harus valid, konsisten dan tepat waktu agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi program.

“Setiap kepala perangkat daerah wajib mengetahui dan memahami perkembangan kinerja perangkat daerah yang dipimpinnya,” lanjutnya.

Erick juga menyinggung peran ASN dalam menyampaikan informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui media sosial. Ia meminta aktivitas tersebut dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga etika, nama baik pribadi maupun institusi.

ASN juga diingatkan tidak menyebarkan hoaks serta menjaga kerahasiaan informasi kedinasan. Pada saat yang sama, kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan jajaran ASN mematuhi ketentuan disiplin dan kode etik, membangun komunikasi secara santun, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Editor: Aspian Nur