KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang sudah menjadi wajib untuk diterima oleh seluruh anak. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Paser. Namun saat ini salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Paser masih bermasalah dengan pembebasan lahan.

Lahan SMKN 3 Tanah Grogot hingga saat ini masih menjadi perebutan antara pemerintah Kabupaten Paser dan ahli waris. Bahkan permaslaahan tersebut uuga sudah diputuskan melalui jalur hukum dan diputuskan dimenangkan oleh ahli waris. Sehingga pemerintah Kabupaten Paser harus membayar pembebasan lahan dengan harga mencapai Rp19 miliar ditambah  denda penunggakan pembayaran.

Sebagai upaya pemerintah Kabupaten Paser terhadap keberlangsungan pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Paser merencanakan penyelesaian permasalahan pembayaran lahan SMKN 3 Tanah Grogot. Hal tersehut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya.

Ia menyampaikan  di anggaran Kabupaten Paser tahun 2021, pemerintah telah mencanangkan sejumlah anggaran guna membayar ganti rugi lahan tersebut. "Anggaran sudah kami siapkan di APBD tahun 2021. Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan," ucap Katsul Wijaya. Jumat (27/11).

Ia mengakui meskipun anggaran sudah disiapkan dalam APBD Kabupaten Paser tahun 2021, namun anggaran tersebut belum bisa mencakupi keseluruhan kewajiban Pemkab Paser kepada Ahli Waris pemilik lahan yang telah dibangun SMKN 3 Tamah Grogot.

"Kami sudah siapkan, walaupun tidak sebesar anggaran yang seharusnya Pemkab Paser bayarkan. Ini juga karena angaran yang terbatas," ucapnya. Ia juga mengaku hal tersebut harus dilaksanakan sembari menunggu keputusan dari mediasi yang di lakukan oleh pihak pengadilan.

"Dalam perencanaan, anggaran tersebut harus kami usulkan. Tapi sekarang masih memunggu hasil keputusan dari upaya mediasi," ungkapnya. Saat ditanya terkait besaran anggaran yang diusulkan ia menyampaikan saat ini belum bisa ditentukan besaran anggaran pelunasan lahan tersebut.

"Belum bisa diketahui berapa besarannya, karena saat ini masih dalam pembahasan. Semoga saja bisa segera diselesaikan permasalahan pembayaran lahan ini," pungkasnya.

Penulis : Dwi cahyo
Editor : Bambang Irawan