Penulis: Rahmat Surya 

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Persoalan lahan mulai dari sertifikat tanah yang belum tuntas, tumpang tindih kawasan hutan, hingga dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi masyarakat transmigrasi di Kaltim.  

Diketahui seluruh persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Ketransmigrasian yang digelar Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, bersama Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPD PATRI) Kaltim di Hotel Ibis Samarinda, Sabtu (23/5/2026).

Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga transmigran dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi kepada pemerintah pusat.

Selain dihadiri jajaran Kementerian Transmigrasi, dialog itu juga diikuti anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan Baharuddin Demmu, serta mantan anggota dewan Zain Taufik Nurrohman.

Ketua DPD PATRI Kaltim, Putut Pranomo, menyampaikan kehadiran organisasinya bukan hanya sekadar perkumpulan sosial saja, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat transmigrasi.

“Konflik lahan dan persoalan sertifikasi masih banyak terjadi. Kita ingin hadir membantu penyelesaian masalah warga transmigran sekaligus memberi masukan kepada pemerintah,” ujar Putut dalam keterangan tertulis yang diterima Korankaltim.com.

Dalam paparannya, Viva Yoga juga menegaskan transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lagi hanya dipandang sebagai program perpindahan penduduk. Tetapi diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi baru dan penguat integrasi bangsa.

Dia menyebut, terdapat empat amanat utama Kabinet Merah Putih bagi Kementerian Transmigrasi, yakni menjaga integrasi nasional, mengurangi kemiskinan melalui pemerataan penduduk, mendukung swasembada pangan, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di daerah.

“Transmigrasi di era Presiden Prabowo bukan lagi sekadar pemindahan penduduk, melainkan gerakan besar menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat persatuan bangsa,” katanya.

Kementerian Transmigrasi juga tegasnya, memperkenalkan paradigma baru melalui lima program unggulan, yakni Trans Tuntas, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, Trans Lokal, dan Transmigrasi Gotong Royong.

Selain itu dalam sesi dialog, berbagai persoalan lapangan turut disampaikan warga. Seperti tokoh masyarakat transmigrasi Penajam Paser Utara (PPU), Wakidi, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara sertifikat dan lokasi lahan yang ditempati warga. Sebagian lahan menurutnya bahkan disebut masuk dalam kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sementara itu, Zarnuji, juga menyoroti banyaknya warga yang hingga kini belum memiliki surat tanah resmi. Dirinya meminta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan lahan generasi penerus transmigran.

Editor: Erwin