Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Penanganan longsor di Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dewan mendorong adanya langkah teknis dan penanganan cepat agar kondisi tersebut tidak semakin berdampak terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat.
Upaya itu dilakukan Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi, dan Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida, dengan mendatangi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur di Balikpapan, tengah pekan tadi.
Keduanya berkoordinasi langsung dengan Kepala BPJN Kalimantan Timur Akmizal, beserta jajaran untuk membahas kondisi longsor di wilayah Dusun Margasari.
Junadi saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Minggu (13/9/2026) mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan kondisi terkini di lapangan berikut dampak yang dirasakan masyarakat, hingga kebutuhan penanganan terhadap titik longsor tersebut.
Persoalan longsor disebut tidak boleh dipandang sebatas kerusakan infrastruktur. Lebih dari itu, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan kenyamanan warga yang berada di sekitar lokasi terdampak.
“Penanganan longsor ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis,” kata Junadi.
Menurut dia, keterlibatan instansi teknis sangat diperlukan untuk memastikan langkah penanganan dilakukan berdasarkan kajian dan kewenangan masing-masing.
DPRD Kukar, lanjut Junadi, akan terus mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait agar persoalan tersebut segera mendapat solusi.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Kami akan terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan secepat mungkin,” tegasnya.
Koordinasi dengan BPJN Kaltim juga menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh dukungan teknis, terutama apabila penanganan longsor berkaitan dengan infrastruktur jalan yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.
DPRD Kukar berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Sehingga risiko longsor dapat diminimalisasi dan masyarakat di Dusun Margasari tetap merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tukas Junadi yang merupakan legislator Gerindra ini.
Editor: Erwin
Dewan mendorong adanya langkah teknis dan penanganan cepat agar kondisi tersebut tidak semakin berdampak terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat.
Upaya itu dilakukan Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi, dan Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Farida, dengan mendatangi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur di Balikpapan, tengah pekan tadi.
Keduanya berkoordinasi langsung dengan Kepala BPJN Kalimantan Timur Akmizal, beserta jajaran untuk membahas kondisi longsor di wilayah Dusun Margasari.
Junadi saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Minggu (13/9/2026) mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan kondisi terkini di lapangan berikut dampak yang dirasakan masyarakat, hingga kebutuhan penanganan terhadap titik longsor tersebut.
Persoalan longsor disebut tidak boleh dipandang sebatas kerusakan infrastruktur. Lebih dari itu, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan kenyamanan warga yang berada di sekitar lokasi terdampak.
“Penanganan longsor ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi teknis,” kata Junadi.
Menurut dia, keterlibatan instansi teknis sangat diperlukan untuk memastikan langkah penanganan dilakukan berdasarkan kajian dan kewenangan masing-masing.
DPRD Kukar, lanjut Junadi, akan terus mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait agar persoalan tersebut segera mendapat solusi.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut. Kami akan terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan secepat mungkin,” tegasnya.
Koordinasi dengan BPJN Kaltim juga menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh dukungan teknis, terutama apabila penanganan longsor berkaitan dengan infrastruktur jalan yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.
DPRD Kukar berharap hasil koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Sehingga risiko longsor dapat diminimalisasi dan masyarakat di Dusun Margasari tetap merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tukas Junadi yang merupakan legislator Gerindra ini.
Editor: Erwin
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 24 km selatan Enggano
13 Nov 2026, 14:31:39 WIB • Kedalaman 24 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Sabtu, 14 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
