Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memicu reaksi keras dari legislatif. 

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Sri Muryani, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa kompromi.

Kepolisian, pemerintah desa, hingga keluarga korban bergerak aktif membuka suara atas kasus ini. “Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Semua informasi harus diverifikasi dengan bukti-bukti yang jelas,” tegas Sri, Minggu (7/6/2026).

Sebagai respons cepat, Sri akan segera berkoordinasi dengan Ketua Pansus I DPRD Kukar. Kata dia, internal legislatif saat ini sedang intens membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak. Kasus ini dinilai menjadi alarm keras bahwa regulasi lokal harus segera diperketat.

“Kami sedang menggodok regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Fenomena yang berkembang belakangan ini menunjukkan kalau perlindungan kepada anak harus jadi perhatian khusus semua pihak,” ujarnya.

Sri mengaku sangat terpukul melihat dugaan kasus asusila ini terjadi di lingkungan pendidikan. Dirinya meminta masyarakat untuk bijak dalam menyikapi situasi dan tidak menyudutkan institusi pesantren secara umum.

DPRD Kukar memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

“Kalau ada pelanggaran hukum harus ditindak sesuai aturan. Yang terpenting saat ini kita memastikan perlindungan kepada korban dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Editor: Erwin