KORANKALTIM.COM, TARAKAN — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan. Hal itu disampaikannya dalam forum pertemuan Komisi III DPRD Kaltara dengan pihak PT Pertamina (Persero) di Kota Tarakan.

Arming mengingat kembali upaya yang pernah dilakukan sekitar empat tahun lalu untuk mendorong pembenahan distribusi BBM di Kaltara. Saat itu, ia bersama Anggota DPR RI dapil Kaltara, Deddy Yevri Hanteu Sitorus, membawa Kepala BPH Migas ke wilayah tersebut hingga ke Mansalong.

Ketika itu, Deddy Sitorus masih berada di Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan sejumlah BUMN, termasuk sektor energi. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan adanya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dan kelancaran distribusi BBM di kawasan perbatasan.

Namun, menurut Arming, kondisi di lapangan saat ini justru memprihatinkan, terutama terkait keberlanjutan Pertashop.

“Saya miris ketika keliling wilayah, melihat beberapa Pertashop di Sebatik, Kabudaya, dan Nunukan yang kini terbengkalai. Awalnya orang buka Pertashop dengan angan-angan besar. Modal tidak kecil, harapan keuntungan stabil. Tapi sekarang banyak yang jadi seperti sampah, tidak berjalan,” ujarnya.

Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai kegagalan usaha, melainkan juga menyangkut kepastian distribusi dan pengawasan. Banyak masyarakat yang telah menginvestasikan ratusan juta rupiah untuk mendirikan Pertashop, namun dihadapkan pada ketidakjelasan pasokan.

“Banyak yang berani investasi sampai ratusan juta rupiah. Tapi kalau distribusi tidak jelas dan pengawasan lemah, yang jadi korban masyarakat dan investor kecil,” kata Arming.

Ia pun meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM di wilayah perbatasan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Jangan sampai program yang niat awalnya membantu masyarakat justru meninggalkan beban baru. Negara harus hadir memberi kepastian,” ujarnya. (adv)

Editor: Erwin