KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Ketersediaan akses internet yang merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya kawasan kepulauan dan desa-desa terpencil. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian yang dibawa DPRD Kaltara saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI, pekan kemarin.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, mengatakan keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya berdampak pada komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan publik dan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan pemerataan infrastruktur digital agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama, tanpa terkecuali mereka yang tinggal di wilayah perbatasan, pesisir, maupun kepulauan.

“Masih ada wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah,” kata Muddain.

Ia menjelaskan, akses digital saat ini memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan konektivitas digital dinilai perlu menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Muddain menuturkan, keberadaan jaringan internet yang memadai dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan usaha berbasis digital.

“Ketika akses internet tersedia dengan baik, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Baik dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun pengembangan usaha dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan jaringan.

Menurut Muddain, penguatan konektivitas digital merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan akses yang lebih baik, masyarakat di wilayah terpencil akan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai layanan dan peluang yang tersedia di era digital.

“Pemerataan pembangunan tidak hanya soal jalan dan infrastruktur fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap teknologi dan informasi. Itu yang terus kami dorong agar mendapat perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya. (Adv)

Editor: Erwin