KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menaruh perhatian terhadap penyelesaian hak keuangan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kaltara, agar dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Komisi IV DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan BAZNAS Kaltara pada Senin (15/6/2026).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjelaskan bahwa saat ini Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hak keuangan pimpinan BAZNAS telah melewati tahapan harmonisasi. Namun, regulasi tersebut masih menunggu proses fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum dapat ditetapkan.

Menurut Syamsuddin, kejelasan regulasi menjadi faktor penting agar penyelesaian hak keuangan dapat dilakukan secara sah dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Yang terpenting adalah adanya kepastian hukum sehingga seluruh proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD melalui fungsi pengawasannya berkepentingan memastikan penyelesaian persoalan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program- program BAZNAS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BAZNAS, kata dia, memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, stabilitas kelembagaan dan kepastian tata kelola harus terus dijaga.

Syamsuddin juga menilai bahwa langkah penyelesaian yang transparan dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang mengemban amanah umat.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan aturan dan dilaksanakan secara terbuka,” tegasnya. (Adv)

Editor: Erwin