Alimuddin menegaskan, keberadaan data yang akurat dan komprehensif sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masyarakat.
“Data yang valid menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan potensi ekonomi masyarakat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Alimuddin.
Ia juga mengapresiasi langkah BPS Kaltara yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus sejak dini melalui apel siaga yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas statistik, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat sebagai responden.
“Pelaksanaan sensus memerlukan kolaborasi yang kuat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” katanya.
Alimuddin menambahkan, Kaltara sebagai provinsi yang terus berkembang membutuhkan basis data ekonomi yang mutakhir untuk mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat lebih mudah memetakan potensi daerah sekaligus mengidentifikasi tantangan yang perlu mendapat perhatian. (adv)
Editor: Erwin
