KORANKALTIM.COM, TARAKAN — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Arming, memperkirakan sekitar 60 ribu warga di wilayah Kabudaya dan sekitarnya, Kabupaten Nunukan, masih kerap mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

Wilayah tersebut mencakup sembilan kecamatan, di antaranya Sei Menggaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Lumbis, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu.

“Kalau dibilang (Pertamina) tidak ada kelangkaan, mungkin karena masyarakat terpaksa ambil dari Malinau. Tapi itu bukan solusi. Itu karena mereka tidak punya pilihan,” tegasnya, Rabu (4/3/2026).

Arming juga menyinggung upaya pembangunan SPBU di Mansalong yang sebelumnya sempat terkendala persoalan koordinat lokasi yang dinilai terlalu berdekatan oleh regulator. 

Di sisi lain, ia menyoroti dugaan kurangnya transparansi distribusi BBM dari PT Pertamina (Persero) ke APMS (Agen Premium dan Minyak Solar).

“Pertamina isi ke APMS, lalu tiga hari APMS tutup, tidak jelas ke mana minyaknya. Ini dulu kita sampaikan, bahkan kita blow up di media habis-habisan. Pengawasan datang satu dua hari, setelah itu kembali seperti biasa,” ujarnya.

Menurut Arming, pengawasan distribusi BBM tidak cukup dilakukan secara insidental. Ia mendorong adanya sistem pengawasan berkala berbasis data, termasuk survei konkret mengenai jam operasional dan volume distribusi di lapangan.

“Harus ada data yang jelas. Berapa volume masuk, berapa yang terjual, jam operasionalnya bagaimana. Kalau tidak, praktik permainan akan terus terjadi dan rakyat yang dirugikan,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan energi di wilayah perbatasan bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan menyangkut keadilan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terluar Indonesia.

“Dalam hal kebutuhan dasar seperti BBM, mereka harus diprioritaskan,” tutupnya. (Adv)

Editor: Erwin