KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara memandang pengelolaan APBD ke depan perlu diarahkan pada kebijakan yang tidak hanya menjaga kesehatan fiskal daerah, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pekan kemarin.

Dalam pandangan fraksinya, Adinata menyebut ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan APBD pada tahun-tahun mendatang.

"Fraksi Golkar berpendapat bahwa arah pengelolaan APBD ke depan perlu lebih menekankan tiga hal. Pertama, penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan. Kedua, percepatan realisasi belanja modal agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat. Ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis hasil, bukan hanya serapan anggaran," ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Adinata, pembangunan seharusnya memberi perhatian pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami juga mendorong agar setiap program pembangunan lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur konektivitas antarwilayah, pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Kaltara tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," katanya. (Adv)

Editor: Aspian Nur