KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara menilai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut, merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, prestasi tersebut dinilai harus diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan APBD.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Hj. Aluh Berlian, berdasarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Aluh Berlian, opini WTP yang terus dipertahankan menunjukkan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik.

"Fraksi Golkar juga memberikan penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang berhasil dipertahankan selama 12 kali berturut-turut sejak 2014. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah yang semakin baik," katanya, pekan ini.

Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar pengelolaan APBD semakin berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

"Fraksi Golkar memandang bahwa capaian baik ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Sebab, di balik angka-angka yang cukup positif, masih terdapat ruang perbaikan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama pada sisi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan efektivitas belanja pembangunan," ujar Aluh. (Adv)

Editor: Aspian Nur