Penulis: Muhammad Anshori

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Pemerintah Pusat memastikan akan segera mentransfer dana kurang salur senilai Rp3 Triliun yang menjadi hak Pemerintah daerah. Nilai fantastis ini merupakan akumulasi piutang transfer pusat dari periode 2023 hingga 2025 yang di targetkan rampung dibayar pada tahun anggaran 2026.

Informasi tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani yang mengatakan pihaknya telah melakukan konsultasi formal bersama Kemwnterian Kuangan (Kemenkue) Republik Indonesia dan Badan Amggaran DPR RI.

"Kami sudah konsultasi ke Kemenkue beserta Badan Anggaran DPR RI terkait anggaran itu, mereka akan cairkan kita tunggu saja," kata Yani, Kamis (1/10/2026).

Meski begitu, terkait tanggap pastinya dana itu akan cair ke kas daerah masih belum dapat dipastikan. Kondisi ini membuat pemerintah daerah dan DPRD sepakat mengambil langkah aman dalam menyusun postur anggaran daerah.

Kata dia, APBD Perubahan saat ini telah resmi ditetapkan sebedar Rp7,1 Triliun. Namun, di dalam struktur itu, dana kurang salur sebesar Rp3 Triliun sengaja belum dimasukkan demi menghindari resiko ketidakpstian. "Dana itu sengaja tidak kami masukkan ke APBD P 2026 ini karena masih menunggu pencairannya dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Yani menegaskan, DPRD Kukar berkomitmen untuk terus mengawal anggaran yang belum tersalurkam ini kepada pemerintah pusat agar cepat di cairkan. Yani menambahkan, jikalau dana tersebut baru ditransfer oleh pemerintah pusat pada pengujung bulan Desember nanti, hal itu sama sekali tidak akan mengurangi urgensinya. Modal ini justru diproyeksikan akan menjadi fondasi dan kekuatan fiskal yang luar biasa bagi penyusunan APBD Kukar tahun 2027.

"Kita berharap anggaran ini masuk sebelum 2026 berakhir," harapnya. (Adv)