Rabu, 22/07/2026
Rabu, 22/07/2026
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, H. Saleh, saat menyerahkan dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada Unsur Pimpinan DPRD Kaltara. (Foto: Istimewa)
Rabu, 22/07/2026

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, H. Saleh, saat menyerahkan dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada Unsur Pimpinan DPRD Kaltara. (Foto: Istimewa)
KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari capaian administrasi maupun opini audit.
Bagi Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Utara, ukuran utama keberhasilan anggaran adalah sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterisolasian.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Utara, H. Saleh, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pekan kemarin.
Menurut Saleh, capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 86,42 persen dari target menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan kinerja fiskal, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara lebih inovatif, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha," katanya.
Fraksi Demokrat juga mencermati realisasi belanja daerah yang mencapai 85,91 persen. Namun, serapan belanja modal yang baru terealisasi 72,86 persen dinilai perlu menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Rendahnya serapan belanja modal patut menjadi bahan evaluasi serius karena belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Saleh.
Ia menegaskan, pengelolaan APBD pada akhirnya harus mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari capaian administrasi maupun opini audit, tetapi harus mampu diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara, terutama daerah-daerah yang masih menghadapi keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar," tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Rabu, 22/07/2026
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, H. Saleh, saat menyerahkan dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada Unsur Pimpinan DPRD Kaltara. (Foto: Istimewa)
TERPOPULER