KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Penggunaan pembiayaan daerah harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi pengelolaan keuangan. Pandangan itu disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pekan kemarin.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Hj. Aluh Berlian, mengatakan Fraksi Golkar mencermati adanya penerimaan pembiayaan sebesar Rp17,635 Miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 Miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara. Dari komponen tersebut, tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp15,346 Miliar.

"Fraksi Golkar memandang penggunaan pembiayaan harus selalu diarahkan pada kepentingan strategis dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Aluh.

Menurutnya, penyertaan modal daerah perlu terus dikawal agar benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan keuangan dan tidak hanya menjadi formalitas dalam pengelolaan fiskal.

"Penyertaan modal daerah perlu terus dikawal agar benar-benar menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperkuat pelayanan keuangan, dan tidak sekadar menjadi formalitas fiskal," ujarnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur