KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kebijakan pembangunan dinilai harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota secara proporsional, terutama kawasan perbatasan dan pedalaman.

Pandangan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara, Agus Salim, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Agus Salim, Kalimantan Utara memiliki karakteristik wilayah yang luas serta berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kondisi tersebut membuat tantangan pemerataan pembangunan berbeda dibanding daerah lain.

Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah kawasan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam penyusunan kebijakan anggaran.

"Fraksi Gerindra memandang pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota harus memperoleh perhatian yang proporsional, khususnya kawasan perbatasan, wilayah pedalaman, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan dasar," kata Agus Salim.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar arah penganggaran pada tahun-tahun mendatang semakin mengedepankan prinsip keadilan pembangunan. Dengan begitu, masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan.

Agus Salim menambahkan, pemerataan pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Keberhasilan pembangunan harus dirasakan secara merata. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal karena keterbatasan akses maupun perhatian dalam kebijakan anggaran," ujarnya. (Adv)

Editor: Aspian Nur