KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara menginginkan kebijakan belanja pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada tingginya realisasi anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus mampu menghasilkan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Utara, Agus Salim, dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Agus Salim, kualitas APBD sangat ditentukan oleh kualitas belanja pembangunan. Karena itu, anggaran daerah perlu diprioritaskan untuk program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar menerapkan pendekatan money follows program secara lebih konsisten. Dengan pendekatan tersebut, alokasi anggaran diarahkan kepada program yang memiliki manfaat terbesar, bukan sekadar dibagi berdasarkan rutinitas organisasi.

"Belanja daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran harus mengikuti program yang berkualitas, bukan sebaliknya," ujar Agus Salim.

Selain itu, Fraksi Gerindra menilai evaluasi pelaksanaan APBD juga perlu diperbaiki. Selama ini, keberhasilan sering kali diukur dari besarnya serapan anggaran, padahal indikator tersebut belum mencerminkan hasil pembangunan secara utuh.

Karena itu, Agus Salim meminta pemerintah tidak hanya menggunakan indikator penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan capaian keluaran (output), manfaat (outcome), hingga dampak (impact) dari setiap program yang dijalankan.

"Keberhasilan APBD harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Jika program mampu meningkatkan kesejahteraan, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya," tutup Agus Salim. (Adv)

Editor: Aspian Nur