KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara menilai kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah didorong lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Hj. Aluh Berlian, berdasarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Aluh Berlian, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah ada. Pemerintah juga perlu membuka potensi-potensi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

"Fraksi Golkar menilai, ketergantungan yang masih besar terhadap transfer pusat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memperluas basis pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan intensifikasi, tetapi juga membutuhkan ekstensifikasi yang sehat, digitalisasi layanan, perbaikan data objek pajak dan retribusi, serta pengawasan yang lebih kuat agar kebocoran penerimaan dapat diminimalisir," ujarnya, pekan ini.

Di sisi lain, Fraksi Golkar juga menyoroti pelaksanaan belanja daerah. Dari total anggaran Rp3,076 Triliun, realisasi belanja mencapai Rp2,642 Triliun atau 85,91 persen. Namun, realisasi belanja modal baru mencapai 72,86 persen, lebih rendah dibandingkan beberapa komponen belanja lainnya.

Menurut Aluh, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Fraksi Golkar mencatat bahwa realisasi belanja modal masih relatif rendah dibandingkan pos belanja lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena belanja modal adalah instrumen utama untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah," katanya. (Adv)

Editor: Aspian Nur