Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat pembangunan dari tingkat kampung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). 

Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berlangsung di Ballroom Hotel SM Tower, Kamis (16/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program peningkatan kapasitas aparatur kampung tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. 

DPMK menilai sinergi dengan perguruan tinggi mampu menghadirkan dukungan akademik sekaligus memperkuat kompetensi aparatur dalam menghadapi tantangan pembangunan kampung yang semakin kompleks.

Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu, mengatakan peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang profesional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus pandai-pandai berkolaborasi. Kami mengapresiasi UMB yang hari ini bersama-sama mendukung peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur kampung,” ujarnya.

Menurutnya, aparatur kampung tidak hanya dituntut memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kepemimpinan. Kompetensi tersebut dinilai menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain meningkatkan kapasitas aparatur, DPMK juga mengajak pemerintah kampung untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, memanfaatkan berbagai peluang pendidikan yang tersedia, termasuk program beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia berharap kepala kampung dapat menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi mengenai akses pendidikan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas diri.

“Tujuan akhirnya yakni peningkatan SDM sekaligus peningkatan ekonomi kampung,” katanya.

Tak hanya itu, DPMK menaruh perhatian besar terhadap penguatan BUMK sebagai penggerak usaha berbasis potensi lokal. Saat ini, dari total 99 BUMK yang tersebar di Kabupaten Berau, sekitar 41 unit masih aktif dan telah mengikuti proses pemeringkatan. 

Sementara itu, sejumlah BUMK lainnya masih membutuhkan pembenahan kelembagaan, kepengurusan, hingga pengembangan model usaha.
Tentram menjelaskan, BUMK yang belum berkembang masih memiliki peluang bangkit melalui restrukturisasi organisasi dan penyesuaian jenis usaha sesuai potensi unggulan masing-masing kampung.

“BUMK harus diawali dengan perencanaan usaha yang matang dan analisa ekonomi yang tepat,” tegasnya.

Sebab, pemerintah kampung memiliki peluang memberikan penyertaan modal hingga Rp300 juta setiap tahun kepada BUMK. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan rencana bisnis yang terukur, tata kelola yang transparan, serta laporan keuangan yang akuntabel agar investasi yang diberikan mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

DPMK juga menegaskan bahwa setiap pergantian pengurus BUMK wajib dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sehingga proses pengelolaan tetap berjalan sesuai prinsip partisipatif dan tata kelola yang baik.

Sebagai langkah memperkuat keberlanjutan BUMK, saat ini DPMK mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang BUMK. Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang membuka peluang kemitraan dengan perusahaan maupun pihak swasta, sehingga BUMK mampu berkembang menjadi pilar ekonomi kampung yang mandiri, profesional, dan berdaya saing.

“Kami ingin setiap kampung memiliki SDM yang unggul dan BUMK yang sehat agar mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. 

Editor: Erwin