"Total saat ini ada sekira 600 orang yang telah bergabung dengan MPA," kata Thamrin Senin (13/12/2021) pagi tadi kepada Korankaltim.com.
BPBD Berau akan terus melakukan evaluasi dalam menentukan daerah berpotensi terjadi Karhutla, tujuannya untuk pencegahan dan meminimalisir dampak jika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Diharapkan MPA bisa hidup mandiri nantinya, apabila ada hotspot mereka sudah siap menghadapinya," paparnya.
Ada enam posko penanggulangan bencana dan pada akhir tahun 2021 rencananya akan menambah lima posko yang telah berfungsi, sehingga Berau memiliki total 11 posko aktif untuk penanggulangan bencana.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Berau, tahun 2023 mendatang akan terjadi kemarau panjang, sehingga persiapan SDM dan peralatan untuk pemadaman harus disiapkan sedini mungkin.
"Posko yang tersebar ini digunakan untuk menyimpan peralatan maupun titik berkumpul MPA untuk melakukan koordinasi," papar Thamrin.
Sementara Wakil Bupati Berau Gamalis menuturkan, masalah Karhutla merupakan bencana yang cukup kompleks jika dilihat dari penyebabnya, pemerintah sebagai pengelola kawasan hutan harus mempersiapkan masyakarat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan.
Masyarakat sekitar hutan adalah pihak yang paling dekat dan juga memiliki rasa bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan.
"Menurut saya, langkah BPBD sudah baik dalam mepersiapkan masyarakat sekitar hutan sebagai MPA, masyarakat harus siap dalam pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan pasca bencana," jelas Gamalis.
Selanjutnya harus ditingkatkan kualitas dan kemampuan MPA agar tercipta luaran yang berkualitas. Membangun sinergitas dalam pengendalian karhutla antara pemerintah dan relawan MPA merupakan hal yang sangat penting.
"Semoga rapat kerja ini memberikan kemaslahatan dalam upaya kita memberikan rasa aman atas bencana Karhutla bagi masyarakat berau," tutup Gamalis
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur
