SAMARINDA - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Dayang Budiarti mengatakan, tahun ini pihaknya mengusulkan lebih dari 4 ribu formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  “CPNS usulan Disdik itu ribuan yang belum CPNS itu, yang diusulkan itu sekitar 4 ribuan untuk SMA/SMK,” ujarnya ditemui Koran Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin.

Namun demikian, ia mengatakan angka tersebut barulah ajuan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Saat ditanya formasi apa yang akan diisi dalam ajuan tersebut, Dayang mengatakan, bahwa yang diajukannya kebanyakan adalah guru. “Kami ajukan untuk guru dan tenaga kependidikan,” tukasnya.

Kepala Bidang Guru dan Ketenagaan Disdikbud Kaltim Idhamsyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah memperjuangkan agar proses seleksi, khususnya untuk guru honorer bisa tidak menggunakan sertifikat mengajar. 

“Yang jadi problem sekarang dimintai guru yang ikut seleksi punya serifikat pendidik. Dan menggunakan komputerisasi. Saya sudah minta kepada staf ahli Kemenpan-RB, untuk guru supaya tidak perlu pakai serifikat pendidik, khususnya kalau yang sudah jadi guru honor,” ungkapnya.

Ia juga mengaku tengah mengusulkan agar formasi guru PNS yang ditempatkan di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) adalah orang yang memiliki KTP setempat.  “Yang 3T harus punya KTP daerah itu, karena kan siapa yang mau ke Long Apari misalanya, harus orang lokal, yang paham kondisi di sana. Kalau orang sana (lokal) pemerintah tidak lagi memikirkan penyesuaiannya. Yang kedua dia sudah punya jasa dan dia sudah berbakti kepada pemerintah. Yang sudah mengajar di sana,” paparnya. (rs)